- Komisi I DPRD Provinsi Banten menggelar studi komparatif di BPN Kabupaten Karawang pada 10 Juli 2026
- Kunjungan difokuskan pada sistem pelayanan pertanahan, pengelolaan kawasan industri berdampingan LP2B, dan penyelesaian sengketa agraria
- Integrasi NIB dengan NOP dibahas sebagai strategi menggali potensi PAD dari sektor pertanahan
WartaPurwakarta - Komisi I DPRD Provinsi Banten menggelar kegiatan konsultasi dan studi komparatif ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang, Jumat (10/7/2026). Agenda tersebut mempertemukan rombongan legislatif Banten dengan Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, untuk membahas sejumlah isu strategis mulai dari pengelolaan pertanahan hingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain Endang, hadir pula dalam pertemuan itu Wakil Bupati Karawang H. Maslani, Asisten Daerah Ridwan Salam, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanahan, pertanian, dan pendapatan daerah.
Endang menjelaskan, Karawang dipilih sebagai lokasi studi lantaran daerah tersebut berhasil mempertahankan kawasan pertanian di tengah pesatnya pertumbuhan industri. Menurutnya, kondisi itu menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah lain yang ingin belajar soal pengelolaan ruang.
"Komisi I DPRD Provinsi Banten ingin mengetahui bagaimana implementasi tata kelola pertanahan di Kabupaten Karawang, khususnya terkait keberadaan kawasan industri yang tetap berdampingan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), termasuk kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan ruang dan pertanahan," ujar Endang.
Dalam sesi pemaparan, rombongan Banten juga mendapat gambaran mengenai sistem administrasi pelayanan di BPN Karawang. Salah satu poin yang disoroti adalah proses pemutakhiran data dan penyelesaian layanan yang diklaim dapat tuntas dalam waktu paling lama tujuh hari kerja, dengan catatan seluruh dokumen persyaratan telah dipenuhi pemohon.
Topik integrasi data pertanahan dengan pajak daerah turut menjadi fokus diskusi. Endang menyebutkan bahwa keterkaitan antara Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) berpotensi memperlancar validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sekaligus membuka ruang penggalian PAD dari sektor pertanahan secara lebih optimal.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Karawang menjadi referensi karena sistemnya yang semakin cepat dan transparan. Ini jadi pembelajaran untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak daerah yang bersumber dari pertanahan," katanya.
Pertukaran pengetahuan dan pengalaman antardaerah seperti ini, menurut Endang, diharapkan mampu memperkuat tata kelola pertanahan sekaligus mendorong kemandirian fiskal masing-masing daerah. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.
Sumber: Pojok Satu