Poin Penting
  • Habiburokhman mendesak pembahasan RUU Penyadapan dipercepat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan
  • Komisi III DPR telah menggelar RDP dengan Kabaintelkam Polri pada Senin 16 November 2026
  • DPR berencana memanggil Jamintel dan akademisi untuk memperkuat substansi RUU

WartaPurwakarta - Perlindungan komunikasi pribadi warga negara kian mendesak seiring pesatnya perkembangan teknologi penyadapan. Merespons situasi ini, Komisi III DPR RI mendorong agar proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dipercepat guna menjamin kepastian hukum sekaligus menutup celah penyalahgunaan wewenang.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa kehadiran regulasi khusus soal penyadapan sudah tidak bisa ditunda lagi. Berbagai persoalan yang berkembang belakangan ini, kata dia, memicu keresahan publik terkait maraknya praktik penyadapan ilegal yang mengancam hak privasi warga.

Habiburokhman menjelaskan bahwa topik ini bukan hal baru bagi Komisi III. Di periode parlemen sebelumnya, sejumlah langkah pendalaman telah ditempuh, termasuk studi banding secara daring dengan berbagai negara untuk menelaah sistem serta mekanisme pengaturan penyadapan di luar negeri.

"Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain," ujar Habiburokhman dalam laman resmi DPR, dikutip pada Selasa (17/11/2026).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menambahkan, mencuatnya dugaan penyadapan ilegal belakangan ini semakin memperkuat urgensi payung hukum yang tegas. Ia menyinggung polemik dugaan makar yang melibatkan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) beserta jajarannya di kepolisian sebagai salah satu kasus yang turut menyedot perhatian publik.

Situasi tersebut, lanjutnya, membuat kesadaran masyarakat meningkat tentang pentingnya melindungi komunikasi personal dari aktivitas penyadapan yang dilakukan tanpa landasan hukum maupun mekanisme pengawasan yang layak.

"Sekarang makin relevan dengan kasus yang berkembang. Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas," tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Komisi III DPR telah menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri pada Senin (16/11/2026). Pertemuan itu secara spesifik mengupas kebutuhan regulasi penyadapan, khususnya ditinjau dari perspektif penegakan hukum dan keamanan negara.

Proses penggalian masukan tidak akan berhenti di lingkup kepolisian saja. Komisi III juga berencana mengundang Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel), kalangan akademisi, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya agar substansi RUU tersusun secara komprehensif.

"Kami juga akan panggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi," tambah Habiburokhman.

Melalui rangkaian konsultasi lintas lembaga ini, DPR menargetkan RUU Penyadapan dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan jaminan perlindungan hak konstitusional masyarakat. Kewenangan aparat dalam melakukan penyadapan perlu diatur secara ketat, disertai sistem pengawasan yang transparan agar teknologi tersebut tidak disalahgunakan.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional