- Komisi IX DPR RI menyoroti pengelolaan porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terkonsumsi siswa
- Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris mempertanyakan nasib makanan sisa yang dibiayai APBN
- Kepala BGN Sudaryono dinilai memberikan jawaban yang tidak sesuai konteks pertanyaan saat rapat kerja
WartaPurwakarta - Pertanyaan kritis mengenai pengelolaan sisa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 September 2026.
Sorotan tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris kepada Kepala BGN Sudaryono. Charles menuntut kejelasan regulasi penanganan terhadap ribuan porsi makanan yang berisiko terbuang apabila murid menolak memakannya.
Kekhawatiran itu didasari pada alokasi anggaran negara yang telah terserap sejak tahap awal, mulai dari pengadaan bahan mentah, pemasakan, pengemasan ke wadah makan, hingga pendistribusian ke sekolah-sekolah yang dijalankan oleh para pegawai SPPPG berpenghasilan dari APBN.
"Jadi, kalau misalnya di sekolah itu, orangtua tidak mengizinkan anaknya untuk mengkonsumsi, lalu sisa makanannya akan dibuat apa?" tanya Charles.
Merespons cecaran tersebut, Sudaryono justru tidak memaparkan skema penanganan makanan yang tersisa atau tertolak. Kepala BGN ini malah menguraikan alur operasional serta mekanisme penyaluran MBG menuju instansi pendidikan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Selama memberikan keterangan, Sudaryono tampak ragu dan menyampaikan penjelasannya secara terbata-bata. Ia bahkan sempat menoleh untuk berdiskusi sejenak dengan salah satu wakilnya yang duduk di sisi kiri sebelum merespons pertanyaan anggota dewan tersebut.
Sumber: Pojok Satu