Poin Penting
  • Penetapan status Lahan Sawah Dilindungi mengancam aktivitas operasional kawasan industri Deltamas di Cikarang
  • Panja Kawasan Industri Komisi VII DPR RI meninjau langsung polemik regulasi di Kabupaten Bekasi
  • DPR menyiapkan surat rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto guna membenahi tata kelola pertanahan

WartaPurwakarta - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto menyusul polemik penetapan Lahan Sawah Dilindungi di kawasan industri Deltamas, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tumpang tindih kebijakan pertanahan tersebut dinilai menghambat aktivitas bisnis berskala raksasa serta memicu ketidakpastian iklim penanaman modal.

Persoalan ini mengemuka saat Panitia Kerja Kawasan Industri Komisi VII DPR menggelar kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Bekasi pada Jumat (2/10/2026). Area produktif yang telah terbangun fasilitas penunjangnya mendadak berpotensi lumpuh operasional setelah pemerintah pusat menetapkan kawasan tersebut ke dalam zonasi perlindungan sawah.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan keprihatinannya atas karut-marut regulasi yang merugikan para investor domestik maupun mancanegara. Menurut legislator asal Sumatera Utara II ini, ketetapan sepihak tersebut mencederai kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dunia usaha.

Berdasarkan paparan pengembang kawasan industri, seluruh proses akuisisi lahan telah diselesaikan secara legal dan sesuai prosedur resmi. Pihak pengelola telah membebaskan tanah warga, menyusun tata ruang secara terperinci, hingga mengucurkan modal besar untuk membangun infrastruktur fisik dasar.

Kendati demikian, pencantuman status baru oleh pemerintah pusat otomatis memblokir pengalihan fungsi tanah dan menghentikan seluruh aktivitas ekspansi. Kondisi tersebut membuat pembangunan pabrik dan fasilitas manufaktur baru terhenti total, sehingga berdampak pada kerugian finansial yang signifikan bagi para penyewa lahan.

Menyikapi situasi tersebut, Komisi VII DPR menyatakan tidak akan tinggal diam dan berkomitmen membawa persoalan ini langsung ke hadapan Kepala Negara agar segera dilakukan restrukturisasi sistem agraria.

“Kami akan mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera membenahi tata kelola pertanahan nasional,” tegas Saleh.

Sumber: Harapan Rakyat