Poin Penting
  • Pemerintah pusat akan mengambil alih pengangkatan guru nasional menurut pernyataan Presiden Prabowo Subianto
  • Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani mendukung penuh kebijakan tersebut
  • Lalu Hadrian menuntut pembenahan tata kelola guru harus dibarengi peningkatan gaji, tunjangan, dan perlindungan profesi

WartaPurwakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah pusat yang akan mengambil alih proses pengangkatan guru secara nasional. Menurutnya, kebijakan itu berpotensi mendorong peningkatan kesejahteraan para pendidik di seluruh tanah air.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan bahwa kewenangan pengangkatan guru akan dialihkan dari daerah ke pemerintah pusat. Prabowo menilai upaya perbaikan mutu pendidikan harus dimulai sejak tahap rekrutmen tenaga pengajar.

"Saya mendukung penuh langkah pemerintah untuk mengambil alih proses pengangkatan guru. Ini bisa menjadi momentum untuk membenahi tata kelola guru secara nasional agar lebih objektif, terukur, dan benar-benar berdasarkan kebutuhan serta kualitas," kata Lalu Hadrian di Jakarta, Kamis, 17 September 2026.

Politikus asal Nusa Tenggara Barat itu berpandangan bahwa pengelolaan pengangkatan guru yang lebih terpusat mampu menghadirkan kepastian serta perlindungan yang lebih memadai bagi para pendidik. Namun, ia mengingatkan sistem tersebut perlu dirancang sedemikian rupa agar guru tidak mudah ditarik atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis di tingkat daerah.

"Guru harus fokus mendidik anak-anak bangsa. Jangan sampai proses pengangkatan atau keberlanjutan karier guru dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis di daerah. Guru harus mendapatkan perlakuan yang profesional dan adil," ujarnya.

Ketua DPW PKB NTB tersebut menekankan bahwa pengambilalihan kewenangan pengangkatan guru tidak cukup berhenti pada perubahan administrasi dan tata kelola kepegawaian semata. Menurutnya, kebijakan itu wajib diiringi dengan perbaikan kesejahteraan guru secara nyata.

"Jangan sampai kita hanya memindahkan kewenangan pengangkatan dari daerah ke pusat, tetapi kesejahteraan guru tidak berubah. Justru harus sebaliknya. Kalau tata kelolanya dibenahi, maka gaji dan tunjangan guru juga harus semakin baik," tegasnya.

Ia menyoroti masih banyaknya guru yang menerima penghasilan belum sebanding dengan beban dan tanggung jawab profesinya. Karena itu, pembenahan sistem rekrutmen mesti berjalan seiring dengan kenaikan pendapatan, kepastian status kepegawaian, perlindungan profesi, serta akses pengembangan kompetensi.

"Guru adalah ujung tombak pendidikan. Kita tidak mungkin berharap kualitas pendidikan meningkat kalau kesejahteraan gurunya masih rendah. Karena itu, reformasi pendidikan harus menempatkan guru sebagai salah satu prioritas utama," katanya.

Lalu Hadrian berharap pemerintah lekas merancang desain kebijakan yang menyeluruh apabila kewenangan pengangkatan guru benar-benar dikembalikan ke pemerintah pusat. Desain itu harus menjamin pemerataan distribusi guru, kesesuaian kebutuhan sekolah, rekrutmen berbasis kompetensi, serta kepastian kesejahteraan.

Sumber: RMOL