- Indikasi kecurangan TKA ditemukan pada 308 satuan pendidikan jenjang SMA di 33 provinsi
- Komisi X DPR RI meminta Kemendikdasmen memperkuat pelibatan publik dan pengawasan bersama di daerah
- Manipulasi nilai asesmen berisiko merugikan sekolah karena mengacaukan pemetaan mutu pendidikan
WartaPurwakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) didorong untuk memperkuat sistem pemantauan dengan merangkul seluruh pemangku kepentingan menyusul temuan indikasi penyimpangan Tes Kemampuan Akademik (TKA) pada 308 satuan pendidikan di 33 provinsi.
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengingatkan agar catatan perkembangan positif dalam penyelenggaraan TKA tidak lantas membuat jajaran kementerian lengah terhadap celah kecurangan. Kendati rangkaian asesmen dinilai kian membaik setiap tahunnya, keberadaan indikasi pelanggaran di ratusan sekolah tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi mendalam.
“Untuk TKA mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya, menurut kami dari tahun ke tahun mengalami kemajuan. Hanya saja, kalau ditanya apakah masih terindikasi terjadi kecurangan, tentu di sini harus ada introspeksi kita sendiri,” ujar Ferdiansyah dalam keterangan, Sabtu (7/11/2026).
Politisi Partai Golkar tersebut menekankan bahwa pengawasan internal kementerian semata tidak memadai guna menjamin asesmen berlangsung terbuka dan akuntabel. Menurutnya, potensi penyimpangan dapat dideteksi jauh lebih dini apabila ruang partisipasi elemen daerah dibuka selebar-lebarnya.
“Seharusnya Kemendikdasmen melibatkan para pemangku kepentingan di seluruh daerah untuk bersama-sama melihat dan meninjau pelaksanaan TKA tersebut,” katanya.
Selain persoalan pengawasan, Ferdiansyah menyoroti penyebaran informasi terkait TKA yang dinilai masih minim. Keterbatasan sosialisasi tersebut membuat masyarakat kurang memahami mekanisme asesmen sehingga fungsi kontrol publik belum berjalan optimal. Penyampaian informasi semestinya digencarkan secara masif sejak tahap persiapan hingga seluruh rangkaian selesai.
“Pelibatan masyarakat pada pelaksanaan TKA tahun ini kami anggap masih kurang, begitu juga informasi yang disampaikan. Karena itu, untuk mengurangi indikasi kecurangan di 308 satuan pendidikan jenjang SMA tersebut, kuncinya adalah pelibatan, sosialisasi, dan pengawasan bersama sejak awal hingga akhir pelaksanaan TKA,” tegasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ferdiansyah juga menegaskan bahwa TKA hakikatnya bukan arena kompetisi untuk memburu skor tertinggi, melainkan instrumen pemetaan kondisi riil mutu pendidikan serta capaian belajar peserta didik. Praktik manipulasi dinilai akan menjadi bumerang bagi pihak sekolah karena potret kualitas yang dihasilkan menjadi bias dan tidak valid.
“Hasil TKA ini kan menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam menentukan kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran. Jika hasilnya dimanipulasi, sekolah berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh pendampingan maupun perhatian khusus dari pemerintah,” ujarnya.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional