Poin Penting
  • Anggaran pendidikan 20 persen APBN dinilai cukup untuk membiayai sekolah gratis jenjang SD hingga perguruan tinggi
  • Putusan MK Nomor 03/XXII/2024 mewajibkan pembebasan biaya SD dan SMP mulai dieksekusi dalam APBN 2027
  • Prabowo berencana menggelar rapat terbatas merumuskan kebijakan sekolah negeri gratis

WartaPurwakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai pemenuhan amanat konstitusi terkait porsi 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk sektor pendidikan sudah lebih dari memadai guna mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya sekolah dari jenjang dasar sampai perguruan tinggi. Fikri juga menyoroti peluang pembiayaan tambahan lewat dana hasil sitaan tindak pidana korupsi yang diusulkan Presiden.

"Inilah kebijakan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pendidikan gratis. Karena penyelesaian problematika bangsa itu sangat strategis bila dimulai dari pendidikan, ini sudah disadari bersama," ujar Fikri pada Senin, 21 September 2026.

Perhitungan yang dilakukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR menyimpulkan bahwa jumlah anggaran sebesar seperlima total APBN tersebut tidak sekadar memungkinkan institusi pendidikan negeri membebaskan seluruh biaya, namun juga mencakup satuan pendidikan swasta.

"Dengan 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sebagaimana amanat konstitusi kita, maka FPKS sudah menghitung dari SD sampai Perguruan Tinggi (PT), bahkan tidak hanya negeri, tapi swasta juga bisa gratis," tegas politisi PKS tersebut.

Fikri menambahkan, arah menuju pembebasan biaya pendidikan secara total akan segera memperoleh pijakan hukum yang siap dijalankan. Postur APBN mulai tahun 2027 dijadwalkan tunduk pada ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/XXII/2024. Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah membebaskan biaya operasional pendidikan untuk jenjang SD dan SMP, baik yang dikelola negara maupun swasta.

Gagasan perluasan akses pendidikan tanpa biaya ini sebelumnya ditegaskan Presiden Prabowo Subianto ketika hadir dalam acara Puncak Peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta International Convention Center pada Jumat, 18 September 2026. Kepala Negara berjansi akan segera menyelenggarakan rapat terbatas eksklusif demi menyusun rancangan kebijakan terkait pembebasan biaya sekolah negeri dari tingkat dasar, menengah pertama, menengah atas, sampai perguruan tinggi.

Sumber: RMOL