- MK menyatakan Gibran tak memiliki ijazah SMA
- Dedi Kurnia Syah minta komisioner KPU mengundurkan diri
- Kapolri diminta selidiki dugaan kejahatan konstitusional KPU
WartaPurwakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA) harus diikuti dengan tindakan konkret. Keputusan tersebut, meski tidak otomatis mendiskualifikasi Gibran sebagai calon Wakil Presiden, membuka peluang penyelidikan terhadap pihak‑pihak yang mengesahkan dokumen persyaratan calon wakil presiden.
Direktur Eksekutif Institut Pemerintahan Opisinal (IPO), Dedi Kurnia Syah, menegaskan bahwa putusan MK bukan sekadar keputusan yuridis, melainkan menjadi dasar untuk menelusuri tanggung jawab semua pihak, termasuk anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Putusan MK tidak dapat hanya dilihat sebagai putusan hukum, tetapi itu juga pintu masuk untuk mengusut semua pihak, termasuk KPU. Seluruh komisioner KPU yang bertanggung jawab,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Dedi menambahkan bahwa komisioner KPU yang terlibat dalam proses Pilpres 2024 sebaiknya mengundurkan diri. Menurutnya, aparat kepolisian perlu menelusuri kelalaian administrasi yang berpotensi menjadi kejahatan konstitusional. “KPU telah mengetahui jika dokumen yang diserahkan Gibran bukanlah surat penyetaraan lulus pendidikan, maka mereka secara sadar lakukan kejahatan konstitusional, dan itu setara dengan berkhianat pada bangsa dan negara,” kata pengamat politik lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.
Selanjutnya, Dedi menaruh harapan pada Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto, serta jajaran kepolisian untuk menuntaskan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu pada Pilpres 2024. “Kepolisian di bawah Kapolri Suyudi harus segera bertindak, dan tidak perlu menunggu laporan karena putusan MK secara terang sudah menyatakan Gibran tidak memiliki syarat sebagai Cawapres, dan secara otomatis ia telah melakukan pelanggaran hukum berat,” tuturnya.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan terkait persyaratan pendidikan Gibran. Sidang penetapan keputusan PHPU berlangsung pada Selasa malam, 6 Oktober 2026, di gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dengan Ketua MK Suhartoyo memimpin. Gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan oleh dua belas penggugat, yakni Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg Moeryono, HM Subhan, Bonatua Silalahi, dan Dra Tiurma MS Sihombing.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Keputusan tersebut menegaskan bahwa meskipun Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA, MK tidak dapat mengeluarkan diskualifikasi otomatis. Oleh karena itu, pihak berwenang diharapkan menindaklanjuti temuan tersebut melalui proses investigasi yang menyeluruh.
Sumber: RMOL