- Komite Sadar menjadwalkan aksi nasional di Jakarta pada 28 Oktober 2026
- Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil menilai kesejahteraan rakyat belum membaik selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran
- Isu lingkungan, kesenjangan sosial, ekonomi, dan pendidikan menjadi sorotan
WartaPurwakarta - Komite Sadar, yang beranggotakan mahasiswa serta sejumlah elemen masyarakat sipil, menyatakan akan kembali turun ke jalan pada Rabu, 28 Oktober 2026. Aksi itu akan digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta.
Rencana tersebut disampaikan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Yatalathof Imawan saat deklarasi “Aksi Indonesia Sadar” di kawasan Patung Pahlawan, Tugu Tani. Dalam deklarasi itu, Yatalathof, yang akrab disapa Athof, mengajak masyarakat bergabung dalam gerakan lanjutan untuk menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai belum diselesaikan pemerintah.
“Akan kami sampaikan bahwasanya pada tanggal 28 Oktober di Jakarta, akan kita adakan aksi nasional untuk menggugat kembali kedaulatan rakyat Indonesia!” ungkap Athof dalam orasinya.
Menurut Athof, pernyataan sikap Komite Sadar tidak hanya ditujukan kepada Istana atau DPR. Gerakan itu, kata dia, juga dimaksudkan untuk mendorong kesadaran publik agar bersama-sama memperjuangkan hak serta kepentingan rakyat.
Ia menilai berbagai masalah yang dihadapi masyarakat masih membutuhkan perhatian lebih besar karena aspirasi warga dianggap belum mendapat respons yang memadai.
“Pernyataan sikap ini kami sampaikan bukan kepada Istana, bukan kepada DPR, karena mereka semua telah tuli oleh kekuasaan dan bisu oleh kemunafikan,” kata Athof.
Ia kemudian menambahkan, “Pernyataan sikap ini untuk kita yang sejatinya menjerit, menderita, tapi tidak pernah didengar oleh penguasa!”
Dalam deklarasinya, Komite Sadar juga menyampaikan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menilai janji peningkatan kesejahteraan masyarakat belum terwujud sesuai harapan.
Isu lingkungan menjadi salah satu pokok kritik yang disampaikan. Para mahasiswa menilai penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah belum memenuhi kebutuhan warga yang terdampak.
Athof turut menyoroti memburuknya kondisi lingkungan, termasuk kabut asap dan kualitas udara yang dinilai membahayakan kesehatan masyarakat. Ia juga mengaitkan kerusakan hutan dengan kepentingan ekonomi perusahaan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Sadarlah Indonesia, bahwa kita hidup di bawah langit yang mengabu, udara tak layak hirup, dan 10 juta rakyat menanggung pilu karena hutan dibakar demi tuhan bernama kapital. Pemerintah tidak berani mengakui kesalahannya menetapkan status bencana nasional,” ujar Athof.
Selain masalah lingkungan, Komite Sadar mempersoalkan kesenjangan sosial dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, terutama kelompok menengah serta warga berpenghasilan rendah. Mereka membandingkan kondisi tersebut dengan kehidupan sebagian elite yang dianggap tetap berkecukupan, sementara banyak masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan harian.
Bidang pendidikan juga menjadi perhatian. Athof menyinggung pemberitaan mengenai seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang disebut mengakhiri hidup karena keterbatasan biaya untuk membeli per.
Sumber: Pojok Satu