Poin Penting
  • Mahkamah Konstitusi menolak gugatan karena tidak ada bukti ijazah dan pemohon tidak memiliki standing
  • Rektor UMJ Prof. Dr. Ma’mun Murod menilai isu ijazah sebagai ujian etika pejabat publik dan menyarankan kemungkinan pemakzulan
  • Wakil Rektor IV Septa Candra menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mendiskualifikasi wakil presiden, melainkan proses pemakzulan melibatkan DPR, MK, MPR

WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan pada Selasa, 6 Oktober 2026, yang menolak permohonan terkait keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lembaga konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen pendidikan, baik ijazah, sertifikat, maupun diploma luar negeri, yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang SMA atau setara. Permohonan juga ditolak karena para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah.

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Ma’mun Murod, menanggapi perkembangan tersebut dengan menekankan dimensi etika politik. Ia menilai bahwa perdebatan tentang ijazah Gibran lebih dari sekadar masalah administratif; ia menyebutnya sebagai “ujian etika bagi pejabat publik.” Dalam pernyataannya, Ma’mun menegaskan, “Etika posisinya berada di atas segalanya. Kalau seseorang sudah dengan mudah melanggar etika, dipastikan dia akan jauh lebih mudah lagi melanggar aturan-aturan hukum, apalagi jika orang tersebut merupakan pejabat negara.” Ia menambahkan bahwa kejujuran menjadi faktor kunci, karena menyangkut tanggung jawab moral kepada masyarakat. “Kalau seseorang memiliki mental yang baik dan integritas yang baik, semestinya dia menyatakan mundur karena tidak memenuhi persyaratan sebagai calon wakil presiden,” ujarnya.

Selanjutnya, Ma’mun menyebutkan bahwa bila terbukti pelanggaran, kasus ini dapat dijadikan dasar untuk memulai proses pemakzulan. “Dari perspektif politik, persoalan ini semestinya bisa menjadi dasar untuk mendorong pemakzulan. Undang-undang kita memungkinkan proses tersebut,” katanya.

Wakil Rektor IV UMJ, Septa Candra, memberikan pandangan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, keputusan pengadilan berada pada jalur yang tepat karena lembaga tersebut tidak memiliki otoritas untuk mendiskualifikasi Gibran yang kini menjabat sebagai wakil presiden, bukan lagi calon. “Pihak yang digugat dalam perkara ini adalah Gibran yang statusnya sudah menjadi wakil presiden, bukan lagi calon wakil presiden,” jelas Septa.

Ia menekankan perbedaan prosedur antara diskualifikasi calon, yang mengacu pada pemenuhan persyaratan sebelum pelantikan, dan mekanisme pemberhentian pejabat yang telah dilantik, yang melibatkan proses impeachment melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai konstitusi.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional