Poin Penting
  • KP2MI dan Universitas Pattimura menandatangani nota kesepahaman untuk menyiapkan tenaga kerja berdaya saing global
  • Kerja sama mencakup pembentukan Migrant Center di lingkungan Unpatti serta pelatihan teknis dan sertifikasi kompetensi
  • Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyatakan kesiapan Pemprov Maluku mendukung implementasi program tersebut

WartaPurwakarta - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) resmi menggandeng Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon guna mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing di pasar kerja internasional. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Kantor KP2MI, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).

Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto serta program prioritas nasional untuk menyiapkan 500.000 pekerja migran Indonesia yang siap mengisi kebutuhan tenaga kerja di luar negeri. Peningkatan kapasitas calon pekerja migran, mulai dari pelatihan teknis, peningkatan keterampilan (upskilling), hingga sertifikasi kompetensi, menjadi fokus utama dalam kerja sama ini.

"Kita ingin menyukseskan program direktif Presiden Prabowo dan program prioritas nasional, yaitu menyiapkan 500 ribu pekerja migran Indonesia. Karena waktunya relatif singkat, kita perlu melakukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis dan sertifikasi," kata Mukhtarudin di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Salah satu wujud nyata dari kerja sama ini adalah pembentukan serta pengembangan Migrant Center di lingkungan Universitas Pattimura. Mukhtarudin menyebutkan bahwa Unpatti dapat berperan dalam peningkatan kapasitas calon tenaga kerja migran. Selain itu, KP2MI juga telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan sehingga fasilitas Politeknik Kesehatan (Poltekkes) yang tersedia bisa turut dimanfaatkan.

"Kita melakukan MoU terkait Migrant Center. Peningkatan kapasitas bisa dilakukan oleh Universitas Pattimura. Kita juga sudah memiliki kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, sehingga fasilitas Poltekkes yang ada dapat dimanfaatkan," ujar Mukhtarudin.

Mukhtarudin menaruh harapan agar pada 2026 sudah ada SDM asal Maluku yang terlatih dan siap ditempatkan untuk mengisi peluang kerja di berbagai negara tujuan.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa memberikan respons positif terhadap kesepakatan tersebut. Ia mengakui bahwa tantangan terbesar bagi pemerintah daerah saat ini adalah mempersiapkan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi dan standar pasar kerja global. Pemerintah Provinsi Maluku, menurut Hendrik, berkomitmen penuh mendukung pelaksanaan kerja sama ini dengan menyiapkan SDM sesuai kebutuhan.

"Tantangan kita adalah bagaimana menyiapkan SDM yang bisa memenuhi permintaan pasar kerja. Kami menyambut kebijakan Pak Menteri dan akan mempersiapkannya sebaik-baiknya," ujar Hendrik dalam kesempatan yang sama.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional