Poin Penting
  • KPK mengamankan 17 orang dalam OTT terkait dugaan korupsi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor
  • Fahd A Rafiq termasuk pihak yang diamankan dan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK
  • KPK juga mengamankan pejabat ATR/BPN, termasuk Lampri, I Sontang Coin Manurung, dan Tardi

WartaPurwakarta - Politikus Partai Golkar Fahd A Rafiq diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bogor, Senin (14/9/2026). Fahd termasuk dalam 17 orang yang diamankan dalam operasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Fahd menjadi salah satu pihak yang diamankan. Fahd kini menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

“Salah satunya pihak yang diamankan, yang bersangkutan,” kata Budi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).

KPK belum mengungkap secara detail peran Fahd dalam perkara tersebut. Status diamankan dalam OTT belum berarti seseorang otomatis berstatus tersangka. KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap para pihak sebelum menentukan status hukum masing-masing.

Kasus yang menyeret Fahd berkaitan dengan proses pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah pejabat ATR/BPN, termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi.

“Tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor, dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya,” ujar Budi.

Disway melaporkan Fahd dan mantan Bupati Kebumen Arief Sugiyanto termasuk pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Keduanya masih menjalani pemeriksaan dan KPK belum menjelaskan peran spesifik masing-masing dalam perkara.

KPK masih mendalami konstruksi perkara, termasuk dugaan penerimaan dalam proses pengurusan HGB tersebut.

Sumber: Pojok Satu