- KPK menggelar 36 operasi tangkap tangan dalam dua tahun awal pemerintahan Prabowo-Gibran
- Sebanyak 19 kepala daerah hasil Pilkada 2024 berstatus tersangka OTT
- Pencegahan korupsi menyasar program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih
WartaPurwakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menorehkan catatan 36 operasi tangkap tangan sepanjang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Capaian penindakan ini meningkat lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan torehan dua tahun awal periode kedua Presiden Joko Widodo pada 2019 hingga 2024 yang berjumlah 14 operasi.
Sebagian besar penindakan tersebut dieksekusi pada masa kepemimpinan Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK, yakni sebanyak 34 kali. Pada 2025, lembaga antirasuah menggelar 11 operasi tangkap tangan, dengan satu perkara dilimpahkan proses penyidikannya kepada Kejaksaan. Memasuki 2026, komisi telah melancarkan 23 kali penindakan mandiri hingga data per 20 Oktober 2026. Angka tersebut masih berpotensi bertambah karena tahun anggaran masih menyisakan bulan November dan Desember.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan keyakinannya terhadap penguatan agenda pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan nasional saat ini.
"Optimistis pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan dukungan pemerintah yang sekarang," kata Setyo.
Di sisi lain, masifnya penindakan membuka potret persoalan di level pemerintah daerah. Sebanyak 19 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024 terjerat penindakan dan ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, pembekalan antikorupsi telah diberikan kepada para kepala daerah dalam agenda retret kepemimpinan pada Februari 2025 setelah mereka dilantik, yang diiringi dengan upaya koordinasi dan supervisi secara berkala di daerah.
Selain melakukan penindakan, KPK menjalankan fungsi pencegahan pada program prioritas presiden, seperti program Makan Bergizi Gratis. Lewat telaah tata kelola pada 2025, KPK memetakan delapan potensi risiko rasuah dan menerbitkan delapan rekomendasi. Poin saran tersebut mencakup evaluasi mekanisme penyaluran bantuan pemerintah, pembentukan sistem pelaporan dan verifikasi keuangan yang baku, serta penetapan indikator keberhasilan program yang dapat diukur secara jelas.
KPK juga sempat membuka penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Proses tersebut kemudian disetop sementara guna mencegah tumpang tindih penanganan dengan Kejaksaan Agung yang telah lebih dulu menyidik kasus tersebut. Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, antara lain mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta dua mantan wakil kepala lembaga pengelola tersebut, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Pengawalan terhadap program unggulan pemerintah berlanjut pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kajian pencegahan korupsi terhadap program ini resmi diumumkan oleh KPK pada 13 Mei 2026.
"Kami ingin memastikan program unggulan tersebut dapat terwujud secara optimal, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin pada 13 Mei 2026 dilansir antara.
Sumber: Pojok Satu