- Demonstrasi KMPB menuntut KPK memeriksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait suap HGB Bogor
- Kasus bermula dari OTT 14 September 2026 yang menyita uang tunai dan valas senilai Rp106,3 miliar
- Empat dari delapan tersangka disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron
WartaPurwakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi diminta segera memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid guna mendalami kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan di Kabupaten Bogor. Desakan tersebut disuarakan massa Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa saat menggelar unjuk rasa di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 23 September 2026.
Perkara ini mencuat menyusul operasi tangkap tangan yang dilancarkan lembaga antirasuah pada 14 September 2026. Melalui operasi tersebut, penyidik menyita uang tunai rupiah dan mata uang asing dengan nilai kumulatif sekitar Rp106,3 miliar dari beragam titik. Sebagian besar dana ditemukan di kediaman mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, sosok yang dicatat KPK sebagai orang kepercayaan Nusron.
Hingga kini, sebanyak delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi antirasuah. Empat nama di antaranya, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, serta Muhammad Fakhry, diposisikan penyidik sebagai pihak yang memiliki kedekatan khusus dengan Nusron.
Koordinator lapangan KMPB, M Rosul, menegaskan bahwa penanganan perkara semestinya tidak mandek pada daftar tersangka yang sudah diumumkan. Penyidik dinilai wajib memverifikasi dugaan keterlibatan sang menteri melalui penelusuran alat bukti secara mendalam.
"Beberapa saksi mengatakan aliran dana tersebut berlabuh pada Nusron, tetapi sampai sekarang KPK belum memanggil dan memeriksa Nusron," kata Rosul.
KMPB menyatakan bakal kembali turun ke jalan dengan konsentrasi massa yang jauh lebih masif apabila lembaga penegak hukum tersebut tidak segera merespons tuntutan mereka.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Kalau tuntutan kami tidak didengar kami akan adakan aksi yang lebih besar," kata Rosul.
Selain mendesak pemeriksaan pejabat terkait, demonstran meminta KPK bekerja tanpa pandang bulu dalam mengusut asal muasal penerimaan serta rute peredaran uang sitaan, termasuk melacak jejaring relasi yang terhubung dengan Nusron. Terkait hal tersebut, KPK sebelumnya menyatakan bakal menelusuri kepemilikan dan sumber dana bernilai ratusan miliar itu, mengingat tudingan bahwa uang tersebut milik Nusron hingga kini belum dipastikan sebagai fakta hukum.
Sumber: RMOL