Poin Penting
  • KPK memanggil empat saksi pada 8 Oktober 2026 dalam penyidikan suap di lingkungan ATR/BPN
  • Saksi meliputi pengacara Marsellinus Ado Wawo, staf Kantah Kabupaten Bogor, koordinator sub‑stansi pertanahan, dan perwakilan swasta
  • Penyelidikan berawal dari operasi tangkap tangan 14 September 2026 yang menahan 19 orang dan menyita uang senilai sekitar Rp106,3 miliar

WartaPurwakarta - Empat orang dipanggil sebagai saksi pada Kamis, 8 Oktober 2026, oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Para saksi yang dimintai keterangan meliputi Marsellinus Ado Wawo, seorang pengacara, Rizka Apriyani, staf Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor, Oma yang menjabat sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan di Kantah Kabupaten Bogor, serta Eko Yufri Krismawan, perwakilan pihak swasta.

Pemanggilan ini merupakan langkah lanjutan dalam rangka mengembangkan kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan KPK pada Senin, 14 September 2026. Pada OTT tersebut, aparat KPK berhasil menahan 19 orang di wilayah Jabodetabek serta menyita uang tunai dalam berbagai mata uang dengan total nilai perkiraan Rp106,3 miliar.

Selanjutnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, antara lain Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantah Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adi, serta lima pihak swasta: Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi. Mereka telah ditahan sejak 15 September 2026.

Menurut temuan penyidik, terdapat indikasi praktik suap terkait proses pembukaan blokir dan konversi Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan yang dikelola PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Penyidik mencatat bahwa Sontang meminta biaya sebesar Rp2 miliar melalui perantara Erwin, sementara pihak Summarecon menyetujui pembayaran Rp1,5 miliar. Pada 27 Agustus 2026, uang Rp1,5 miliar tersebut diduga diserahkan kepada Erwin lewat perantara, dan Rp200 juta di antaranya diberikan kepada Sontang sebagai imbalan atas pengurusan blokir dan pemecahan HGB.

Kasus lain yang sedang diusut meliputi dugaan pembayaran untuk layanan administrasi pertanahan serta mutasi dan promosi jabatan. Dalam rangka pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan Investindo, KPK mencurigai adanya aliran uang sebesar Rp2,1 miliar kepada Erwin, dengan Rp1,8 miliar di antaranya diserahkan kepada Arif. Selain itu, penyidik menemukan uang tunai senilai Rp8 miliar yang tersimpan dalam sembilan koper, yang diduga terkait dengan Lampri dan Arif.

Sumber: RMOL