- KPK menyelidiki dugaan suap antara wajib pajak pertambangan dan ASN di KPP Madya Banjarmasin
- Tiga surat perintah penyidikan dikeluarkan, termasuk satu untuk pencucian uang
- Penyitaan uang lebih Rp1 miliar dan USD 49 000 dari dua ASN, serta penetapan tiga tersangka utama
WartaPurwakarta - KPK memperluas penyelidikan atas dugaan pemberian uang oleh wajib pajak yang bergerak di bidang pertambangan kepada pejabat negeri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pengembangan perkara korupsi yang terkait dengan pemeriksaan pajak di kantor tersebut.
Menurut Budi, tim penyidik kini menelusuri semua pihak yang diduga memberikan sesuatu kepada aparatur sipil negara (ASN) selama proses pemeriksaan pajak. “Jadi memang pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Madya Banjarmasin secara khusus ya oleh orang‑orang tersebut, tentu banyak pihak ya, karena memang kalau pemeriksaan pajak itu kan misalnya satu wajib pajak nanti yang periksa misalnya tim pemeriksanya itu ada beberapa orang ya, tim gitu kan,” ujarnya kepada wartawan pada Senin, 5 Oktober 2026.
Budi menambahkan bahwa pemeriksaan tidak terbatas pada satu wajib pajak saja. “Ada wajib pajak‑wajib pajak lain ya, ada wajib pajak perorangan, ada wajib pajak badan, beragam,” katanya, menegaskan bahwa tim pajak memeriksa baik individu maupun badan usaha.
Penyelidikan juga mencakup jenis pemeriksaan selain restitusi, meliputi kepatuhan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). “Itu semuanya nanti akan didalami sehingga nanti kita akan bisa masuk ya ke dalam pihak‑pihak siapa saja yang kemudian diduga memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara ataupun ASN di lingkungan KPP Madya Banjarmasin dalam konteks pemeriksaan pajak tersebut,” tegas Budi.
Ketika ditanya apakah wajib pajak yang menjadi fokus berasal dari sektor pertambangan, Budi mengonfirmasi hal tersebut. “Di antaranya itu ya, karena memang diduga pihak‑pihak wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan oleh KPP Madya Banjarmasin dari sektor pertambangan,” pungkasnya.
Dalam rangka pengembangan perkara, KPK telah mengeluarkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Sprindik pertama menargetkan pihak yang memberi uang, Sprindik kedua menyasar penerima, sementara Sprindik ketiga berhubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sejak penyelidikan dimulai, KPK berhasil menyita lebih dari satu miliar rupiah dan 49 ribuh dolar Amerika Serikat dari dua saksi yang merupakan ASN di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Juventius Jaka Purwanto dan Sumargono, keduanya sebelumnya bertugas di KPP Madya Banjarmasin.
Kasus inti menjerat tiga orang sebagai tersangka utama, yaitu Mulyono selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin, Dian Jaya Demega sebagai fiskus, serta Venasius Jenarus Genggor alias Venzo, Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti, yang diduga terlibat dalam suap pengurusan restitusi pajak.
Sumber: RMOL