- KPK memanggil Rista Mardiana sebagai saksi untuk mendalami aset Ipda Yayat Sudrajat pada Senin 28 September 2026
- Penyidik telah menggeledah dua rumah Yayat di Cibubur dan Depok serta menduga ia memiliki belasan aset mewah di berbagai daerah
- Perkara ini merupakan pengembangan kasus suap ijon proyek Pemkab Bekasi yang sebelumnya menjerat Bupati Ade Kuswara Kunang
WartaPurwakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Rista Mardiana untuk diperiksa sebagai saksi pada Senin, 28 September 2026, dalam rangka pengembangan penyidikan perkara dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi. Rista Mardiana, yang berstatus swasta, diketahui merupakan istri kedua dari anggota Polri berinisial Ipda Yayat Sudrajat.
Jurubicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi pemanggilan tersebut. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi kepada wartawan.
Meski demikian, hingga pukul 14.40 WIB, Rista Mardiana belum tiba di kantor KPK yang beralamat di Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan. Penyidik berencana menggali keterangan Rista terkait sejumlah aset milik Ipda Yayat Sudrajat yang diduga dicatatkan atas nama dirinya.
Nama Ipda Yayat Sudrajat mulai mengemuka setelah persidangan perkara pokok membuka fakta adanya dugaan aliran uang dari proyek-proyek di Kabupaten Bekasi yang diterimanya. Berdasarkan temuan itu, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru pada Agustus 2026 guna menelusuri lebih jauh keterlibatan pihak lain.
Sebagai bagian dari pengembangan perkara, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan terhadap dua properti milik Yayat. Penggeledahan pertama berlangsung pada Kamis, 10 September 2026, di kawasan Cibubur, sementara penggeledahan kedua dilaksanakan pada Senin, 21 September 2026, di Depok, Jawa Barat. Dari kedua lokasi tersebut, tim penyidik menyita dokumen serta barang bukti elektronik (BBE).
Lembaga antirasuah itu juga mencurigai Yayat menguasai belasan aset bernilai tinggi yang tersebar di sejumlah wilayah, meliputi Jakarta, Bekasi, Cibubur, Depok, Bogor, Sukabumi, Karawang, dan beberapa daerah lainnya.
Perkara yang kini dikembangkan ini bermula dari kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam perkara pokok tersebut, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayahnya HM Kunang, serta pengusaha Sarjan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Ade Kuswara. Majelis hakim juga mewajibkan Ade membayar denda sebesar Rp300 juta dengan subsider 100 hari kurungan, serta uang pengganti senilai Rp10,4 miliar dengan subsider 2 tahun kurungan. Selain itu, hak politik Ade dicabut selama 10 tahun setelah ia menjalani pidana pokoknya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Terhadap HM Kunang, majelis hakim memutuskan hukuman 4 tahun penjara disertai denda Rp300 juta subsider 100 hari kurungan.
Putusan terhadap Ade Kuswara tercatat lebih ringan dibandingkan tuntutan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta hukuman 7 tahun penjara. Sementara itu, vonis bagi HM Kunang sesuai dengan tuntutan JPU KPK.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan Ade terbukti menerima uang sebesar Rp11,4 miliar dari pengusaha Sarjan, sedangkan HM Kunang terbukti menerima uang senilai Rp1 miliar.
Sumber: RMOL