Poin Penting
  • Tanggapan KPU atas pertanyaan hakim MK dinilai menentukan nasib Gibran dalam perkara syarat pendidikan
  • KPU diminta menjabarkan secara rinci dasar hukum, dokumen, hingga mekanisme verifikasi pencalonan Gibran
  • Aparat pemerintahan era Jokowi yang terkait administrasi Pemilu 2024 diimbau ikut memberi keterangan bila diperlukan MK

WartaPurwakarta - Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio atau akrab disapa Hensa menekankan pentingnya transparansi Komisi Pemilihan Umum saat merespons pertanyaan para hakim Mahkamah Konstitusi terkait pemenuhan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Salah satu hal yang mencuat ialah gugatan pertanyaan Hakim Konstitusi Saldi Isra mengenai langkah verifikasi yang ditempuh KPU atas berkas pendidikan Gibran.

"Menurut saya, nasib Gibran dalam perkara ini akan sangat dipengaruhi oleh seberapa tuntas KPU bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mahkamah Konstitusi, terutama yang disampaikan Prof. Saldi Isra," kata Hensa melalui keterangan tertulisnya pada Jumat, 25 September 2026.

Lebih lanjut Hensa yang juga pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI tersebut menyampaikan, meskipun kewenangan memutus perkara berada di tangan MK, bukan KPU, namun penjelasan lembaga penyelenggara pemilu tersebut menjadi krusial. Sebab, materi persidangan yang sedang disengketakan ialah tahapan pemenuhan serta verifikasi prasyarat pendidikan Gibran pada saat ditetapkan sebagai cawapres.

"Tentu pada akhirnya yang memutus adalah MK, bukan KPU. Tetapi jawaban KPU menjadi penting karena yang sedang dipersoalkan adalah proses pemenuhan dan verifikasi syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024," tuturnya.

Dalam persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Saldi melontarkan pertanyaan yang dinilai Hensa cukup menusuk karena menyasar fondasi keputusan KPU menyatakan syarat pencalonan terpenuhi.

"Pertanyaan Profesor Saldi menurut saya cukup tajam. KPU harus bisa menerangkan secara terang apa yang dilakukan ketika memeriksa syarat pendidikan Gibran, dokumen apa yang menjadi dasar, bagaimana proses verifikasinya, dan mengapa pada waktu itu dinyatakan memenuhi persyaratan," ungkapnya.

Hensa menambahkan, KPU diwajibkan memaparkan secara gamblang landasan regulasi, berkas pendukung, mekanisme pemeriksaan, sampai alasan pertimbangan saat menerima dokumen pencalonan Gibran.

"Kalau seluruh pertanyaan itu dapat dijawab dengan jelas dan konsisten, persoalannya tentu menjadi lebih terang. Tetapi kalau KPU tidak mampu memberikan jawaban yang memadai, hal itu bisa menjadi persoalan dalam penilaian Mahkamah terhadap perkara ini," bebernya.

Selain menuntut ketegasan dari KPU, Hensa menggap perlu melibatkan sejumlah pejabat pemerintahan era Presiden Joko Widodo yang memiliki jejak administrasi pada Pemilu 2024. Mereka diharapkan turut memberi keterangan sesuai lingkup kewenangannya apabila dimintai penjelasan oleh Mahkamah.

Hensa menggarisbawahi bahwa ruang lingkup keterangan tersebut tidak mencakup seluruh birokrasi era Jokowi. Fokusnya tertuju pada institusi maupun oknum yang terlibat langsung dalam alur administratif penyelenggaraan Pemilu 2024 serta proses pemenuhan prasyarat pencalonan Gibran.

"Karena proses pencalonan itu berlangsung pada Pemilu 2024, menurut saya aparat atau institusi pemerintah pada era Presiden Jokowi yang memang memiliki kaitan dengan proses tersebut harus bisa bersama-sama memberikan penjelasan yang terang apabila dibutuhkan Mahkamah," katanya.

"Jadi bukan seluruh aparat pemerintah, tetapi mereka yang pada saat itu mempunyai kewenangan, keterlibatan, atau jejak administrasi terkait Pemilu 2024 dan pemenuhan syarat pencalonan Gibran," lanjutnya.

Agar duduk perkara soal prasyarat pendidikan Gibran bisa terurai tanpa celah perbedaan keterangan, setiap pihak diminta menjabarkan sesuai otoritas dan dokumen yang dimiliki.

"Mereka harus bisa menjelaskan sesuai kewenangannya masing-masing, supaya pertanyaan Mahkamah mengenai syarat pendidikan Gibran dapat dijawab secara utuh dan tidak ada keterangan yang saling bertentangan," pungkasnya.

Sumber: RMOL