- KPU gunakan surat penyetaraan 2019 sebagai bukti sah pendidikan Gibran
- Mahkamah Konstitusi menolak gugatan PHPU karena pemohon tak memiliki standing
- Ketua KPU Mochammad Afifuddin sampaikan prosedur verifikasi sesuai UU Pemilu dan PKPU No.19/2023
WartaPurwakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa proses verifikasi persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku. Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa KPU wajib menjelaskan langkah‑langkahnya secara terbuka kepada publik, mengingat tingginya perhatian masyarakat terhadap kualifikasi pendidikan pasangan calon presiden pada pemilihan 2024.
Verifikasi tersebut dilakukan pada tahap pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, berlandaskan Undang‑Undang Pemilu serta Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta perubahannya. Dalam penilaian administratif, KPU mengacu pada dua dokumen: Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tanggal 8 Agustus 2019.
"**Dalam pemeriksaan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian administratif adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6Agustus 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tertanggal 8Agustus 2019,**" ujar Afifuddin dalam keterangannya pada Rabu (7/10/2026).
KPU menilai kedua dokumen tersebut sah berdasarkan asas praduga keabsahan, yakni keputusan administratif dianggap valid selama belum dibatalkan secara resmi. Afifuddin menambahkan bahwa verifikasi memperhatikan dua pertimbangan utama. "**Dasar pemeriksaan KPU pada waktu itu memerhatikan dua keadaan. Pertama, surat penyetaraan diterbitkan oleh kementerian yang memiliki kewenangan menyetarakan pendidikan luar negeri,**" jelasnya. "**Kedua, dokumen yang sama telah digunakan dan diterima dalam verifikasi persyaratan pencalonan pada Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020, serta belum dicabut atau dibatalkan ketika verifikasi dokumen pencalonan Pilpres 2024 dilakukan,**" tambahnya.
Tidak ada lembaga atau instansi yang secara resmi membatalkan surat penyetaraan tersebut, sehingga KPU menganggapnya tetap berlaku. Jika terdapat keraguan mengenai dokumen calon, Pasal 42 ayat (2) PKPU No. 19/2023 memberi wewenang KPU untuk melakukan klarifikasi kepada partai pengusul atau instansi terkait.
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menantang keabsahan pendidikan Gibran. Sidang pembacaan putusan pada Selasa (6/10/2026) di Gedung MK, Jakarta Pusat, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan tersebut. "**Dalam pokok permohonan: Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi,**" disebutkan dalam keputusan yang dibacakan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Penolakan MK tersebut menegaskan bahwa proses verifikasi KPU atas persyaratan pendidikan Gibran telah dilakukan sesuai prosedur yang diatur oleh undang‑undang dan peraturan KPU, serta tidak
Sumber: INDOPOSCO - Politik