- KPU tidak menemukan alasan meragukan surat penyetaraan pendidikan Gibran
- Dokumen yang dipakai adalah Surat Keterangan Penyetaraan No 9149/D.D1/KS/2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran No 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019
- Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa bukti yang dimiliki Gibran hanya berupa sertifikat kehadiran, bukan bukti kelulusan
WartaPurwakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa tidak ada indikasi yang dapat menimbulkan keraguan terhadap surat penyetaraan yang dijadikan dasar penilaian pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada proses pendaftaran Pilpres 2024. Surat yang dimaksud adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 serta Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tertanggal 8 Agustus 2019.
“KPU tidak menemukan keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap surat penyetaraan tersebut berdasarkan pertimbangan mengenai instansi penerbit, keberlakuan, dan riwayat penggunaan dokumen,” ujar Afifuddin dalam keterangannya pada Rabu (7/10/2026) di Jakarta. Ia menambahkan bahwa selama masa pencalonan tidak ada laporan publik yang mengajukan keberatan, baik secara langsung maupun melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Berdasarkan temuan tersebut, KPU menilai tidak ada keharusan untuk melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2). “Keputusan tersebut merupakan penerapan ketentuan klarifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dan informasi yang tersedia pada saat itu,” kata Afifuddin.
Selanjutnya, Afifuddin menegaskan bahwa KPU menilai dokumen yang telah diterima dan diverifikasi pada saat itu telah memenuhi persyaratan pendidikan yang ditetapkan. “Berdasarkan dokumen yang diterima dan hasil verifikasi pada waktu itu, KPU menyatakan persyaratan pendidikan telah memenuhi syarat,” jelasnya. Ia juga menambahkan bahwa penetapan kesetaraan pendidikan luar negeri merupakan wewenang kementerian terkait, sementara KPU tetap memegang tanggung jawab atas proses verifikasi dokumen calon.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menegaskan tidak ada bukti yang menunjukkan Gibran menamatkan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat di luar negeri. Hakim Konstitusi Arsul Sani menegaskan bahwa “Sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya sebatas menerangkan kehadiran dalam perkuliahan.” Menurutnya, surat penyetaraan nomor 9149/D.D1/KS/2019 hanya menyatakan bahwa pengetahuan Gibran setara dengan tingkat SMK berdasarkan sertifikat kehadiran, bukan sebagai tanda kelulusan.
Sumber: INDOPOSCO - Politik