- Syahganda Nainggolan menilai gugatan syarat pendidikan Gibran adalah momentum refleksi politik
- Gibran dinilai kurang berpengalaman jika dibandingkan dengan wakil presiden terdahulu
- Kritik diarahkan pada penataan ulang politik Indonesia berdasarkan landasan moral
WartaPurwakarta - Sebuah gugatan hukum terkait pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dipandang memiliki makna lebih luas. Menurut Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, perkara ini bisa menjadi momentum penting bagi bangsa untuk melakukan refleksi dan perbaikan.
Gugatan tersebut diajukan oleh Profesor Denny Indrayana bersama pemohon lainnya ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Fokus permasalahan hukumnya terletak pada kualifikasi pendidikan Gibran. Namun Syahganda melihat isu ini tak sekadar urusan regulasi.
“Gibran ini simbol daripada kerusakan bangsa dari segi moral dan etika, maka Gibran ini memang harus selesai di dua tahun ini,” ujar Syahganda di kanal Youtube Bambang Widjojanto, Jumat, 25 September 2026.
Menurutnya, momentum tersebut harus digunakan untuk menata kembali perjalanan politik bangsa agar lebih berfokus pada pertumbuhan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Posisi Gibran yang kini menjabat Wakil Presiden, kata dia, telah memicu perdebatan soal mekanisme kaderisasi dan kualitas kepemimpinan nasional.
Syahganda kemudian membandingkan Gibran dengan sejumlah wakil presiden terdahulu seperti Adam Malik, B.J. Habibie, Jusuf Kalla, dan Boediono. Perbandingan ini ia gunakan untuk menyampaikan pandangan kritisnya terkait pengalaman seorang wakil presiden.
“Gibran ini memang tidak pantas jadi wapres. Kita pernah punya wapres namanya Adam Malik, PBB semua orang tepuk tangan ketika dia berpidato. Lalu kita punya wapres Habibie yang bisa membuat pesawat terbang, kita punya wapres Yusuf Kalla, kita punya wapres Boediono,” ujarnya.
“Tiba-tiba bocil muncul. Dia ngerusak sistem saraf kita sebagai orang-orang normal di bangsa ini. Nggak ada kompetensinya. Harusnya ini orang jadi camat dulu. Jadi wali kota pun nggak pantas,” lanjut Syahganda.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Ia menegaskan bahwa kritik tersebut bersifat kelembagaan dan bukan sentimen personal. Baginya, hal ini merupakan bagian dari argumennya untuk menata ulang fondasi politik Indonesia.
“Bukan saya membenci orang sebagai masukan personal. Indonesia harus disusun ulang berdasarkan landasan moral politik,” tegasnya.
Sumber: RMOL