Poin Penting
  • Putusan MK 6 Oktober 2026 dan MA 30 Oktober 2026 harus dihormati
  • Lalu Hadrian tekankan pentingnya regulasi penyetaraan ijazah bagi warga Indonesia di luar negeri
  • Pemerintah diminta evaluasi regulasi Permendikbudristek 58/2024 dan 50/2024

WartaPurwakarta - Lalu Hadrian menegaskan pada Minggu, 8 November 2026, bahwa dua keputusan peradilan—Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 dan Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026—perlu dipatuhi sebagai bagian dari penegakan hukum dan perbaikan tata kelola administrasi pendidikan. Menurutnya, polemik seputar penyetaraan ijazah Gibran harus menjadi sinyal bagi pemerintah untuk tidak bersikap enteng dalam mengelola urusan pendidikan.

“Pendidikan merupakan urusan fundamental negara. Oleh karena itu, setiap keputusan administratif yang berkaitan dengan pengakuan dan penyetaraan ijazah harus dilakukan secara cermat, objektif, dan profesional, berpedoman pada dasar hukum yang jelas, prosedur yang transparan, serta mekanisme verifikasi yang akuntabel. Ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, agar ke depan tidak terjadi lagi persoalan serupa,” ujar Hadrian.

Ia menambahkan bahwa putusan MK nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menolak temuan bukti kuat mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan, meskipun permohonan tidak dapat diterima karena status hukum pemohon tidak jelas. Sementara itu, MA melalui putusan nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan tersebut.

“Bagi kami, yang terpenting adalah bagaimana putusan lembaga peradilan ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Jangan sampai kelemahan dalam tata kelola administrasi pendidikan justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” tegasnya.

Hadrian menyoroti peningkatan mobilitas warga Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri, sehingga menuntut adanya kepastian hukum atas hasil belajar mereka. Ia menekankan perlunya regulasi komprehensif yang mencakup persyaratan dokumen, verifikasi keaslian, pengakuan institusi luar negeri, penilaian kesetaraan jenjang, konversi hasil belajar, serta wewenang lembaga yang mengeluarkan surat keterangan penyetaraan. Seluruh rangkaian proses tersebut, menurutnya, harus dilengkapi standar pelayanan, batas waktu, dan mekanisme pengaduan yang transparan.

Dalam konteks regulasi yang sudah ada, Hadrian mengingatkan bahwa Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 mengatur pengakuan ijazah dasar dan menengah dari sistem pendidikan luar negeri, sementara Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyetaraan ijazah perguruan tinggi telah dicabut dan digantikan oleh Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2024. Ia menutup dengan menekankan perlunya evaluasi menyeluruh atas peraturan tersebut untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam penyetaraan ijazah.

Sumber: RMOL