- Pihak penggugat penyetaraan pendidikan Gibran dinilai tidak menghormati pengadilan usai walk out dan mencabut gugatan
- Kuasa hukum Wapres Gibran menyebut aksi meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk contempt of court
- Majelis hakim PTUN Jakarta Pusat diapresiasi karena tetap menggelar sidang hingga tuntas
WartaPurwakarta - Langkah pihak penggugat surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang memilih walk out dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Pusat. Sikap tersebut dinilai mencerminkan ketidakseriusan penggugat dalam menempuh jalur peradilan.
Kritik tersebut dilontarkan oleh kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Muhammad Rullyandi, menanggapi tindakan Prof. Denny Indrayana selaku pihak penggugat yang mengajukan pembatalan gugatan kemudian meninggalkan ruang sidang.
“Pada hari ini, kami dari tim kuasa hukum ingin menanggapi apa yang terjadi dalam persidangan. Itu merupakan tindakan yang dikatakan contempt of court karena tidak menghormati jalannya persidangan,” kata Rully usai sidang di PTUN Jakarta Pusat, Kamis, 29 Oktober 2026.
Rullyandi menegaskan bahwa seluruh pihak yang berperkara terikat kewajiban untuk mematuhi proses peradilan, termasuk menyelesaikan seluruh rangkaian pembuktian dalil di hadapan hakim sesuai hukum acara.
“Dengan adanya keberatan kami atas permohonan untuk mencabut gugatan, ini menunjukkan bahwa penggugat tidak serius dan tidak menghormati marwah pengadilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujarnya.
Di sisi lain, kubu Gibran menyambut positif sikap majelis hakim yang memilih untuk tidak menghentikan jalannya persidangan, kendati permohonan pencabutan perkara telah dilayangkan oleh penggugat.
“Dan oleh karenanya, kami memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim. Meskipun penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan tetapi persidangan tetap jalan dan kami menghormati jalannya persidangan sampai dengan selesainya persidangan ini,” tuturnya.
Menurut Rullyandi, setiap sanggahan terhadap keabsahan dokumen maupun tindakan administratif yang dipersoalkan wajib diuji secara tertib dalam koridor persidangan resmi.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Oleh karenanya, seharusnya apa yang disampaikan oleh penggugat, yang didalilkan maka tanggapilah dalam sistem hukum acara dalam persidangan ini,” tegasnya.
Pada akhir keterangannya, Rullyandi menyerahkan sepenuhnya putusan perkara tersebut kepada pertimbangan majelis hakim.
“Kami bermohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keputusan dalam persidangan ini yang seadil-adilnya,” pungkasnya.
Sumber: RMOL