- Kebijakan Presiden Prabowo Subianto menata ulang BUMN dinilai patut menjadi contoh bagi para pemimpin negara Barat
- Pemetaan Danantara menemukan 1.074 entitas BUMN, dengan 290 unit telah dipangkas hingga Agustus 2026
- Danantara difungsikan memutar aset negara demi industrialisasi dan kesejahteraan rakyat
WartaPurwakarta - Langkah berani perombakan badan usaha milik negara (BUMN) yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto melalui Danantara Indonesia dipandang patut dicontoh oleh para pembuat kebijakan di negara-negara Barat.
Penilaian tersebut diungkapkan oleh Profesor Departemen Hubungan Internasional Webster University, Rovshan Ibrahimov, dalam ulasannya mengenai arah kebijakan ekonomi "Prabowonomics" yang dipublikasikan media Inggris The Telegraph.
“Untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tangan yang cukup tegas,” kata Ibrahimov seperti dikutip dari The Telegraph, Jumat, 18 September 2026.
Ibrahimov berpandangan bahwa membenahi gurita BUMN yang telah terbangun puluhan tahun menuntut keteguhan sikap kepemimpinan untuk mendobrak faksi kepentingan yang sudah mengakar.
Dalam kajiannya, Ibrahimov menyoroti besarnya jaringan korporasi pelat merah yang kini berada di bawah kendali Danantara. Awalnya, Presiden Prabowo memperkirakan perseroan negara berkisar pada rentang 300 hingga 400 entitas. Namun, proses inventarisasi dan pemetaan mendalam justru mendapati keberadaan 1.074 entitas.
Birokrasi korporasi yang membengkak akibat pendirian anak perusahaan hingga entitas turunan itu dinilai membuat hierarki tata kelola kian rumit. Pola tersebut berisiko melemahkan transparansi, memicu duplikasi fungsi kerja, serta membuka celah inefisiensi anggaran.
Sebagai tindak lanjut, Danantara tercatat sudah merampingkan 290 entitas hingga Agustus 2026 lewat mekanisme penggabungan, pembubaran, dan pelepasan kepemilikan saham. Angka ini kian mendekati target pemerintah yang mematok penataan 300 entitas sampai pengujung tahun.
Di samping pembenahan kelembagaan, Ibrahimov menggarisbawahi fungsi Danantara yang jauh lebih luas ketimbang lembaga pengelola investasi negara atau sovereign wealth fund konvensional. Lembaga ini diinstruksikan mengoptimalkan dividen dan aset BUMN untuk menyokong agenda prioritas pemerintah, khususnya hilirisasi komoditas mentah di tanah air.
“Dan mungkin di sinilah letak inti Prabowonomics: Presiden meyakini bahwa kekayaan nasional Indonesia harus digunakan secara lebih terarah demi kemakmuran rakyatnya,” ujar Ibrahimov.
Strategi tersebut dipersamakan dengan rekam jejak pembangunan ekonomi di Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan saat negara mengarahkan aliran kapital serta regulasi demi memicu ekspansi sektor industri. Karena itu, Ibrahimov memandang mandat luas yang dipikul Danantara bukan bentuk distorsi dari prinsip sovereign wealth fund.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Keberhasilan tidak mungkin diraih tanpa risiko ataupun pilihan-pilihan yang sulit,” kata Ibrahimov.
Menurut Ibrahimov, Danantara berperan sebagai instrumen strategis dalam mendayagunakan aset milik negara agar lebih produktif bagi kepentingan masyarakat.
“Danantara merupakan upaya Prabowo untuk menggerakkan neraca keuangan negara bagi kepentingan mereka yang pada hakikatnya merupakan pemiliknya: rakyat Indonesia,” pungkas Ibrahimov.
Sumber: RMOL