Poin Penting
  • LAPD desak DPR tetap memproses usulan HMP terhadap Gibran Rakabuming Raka
  • 120 anggota DPR dari delapan fraksi menyampaikan usulan HMP
  • Kaka Suminta tekankan pengunduran diri tidak menghilangkan dasar konstitusional HMP

WartaPurwakarta - Lembaga Advokasi Pembangunan dan Demokrasi (LAPD) menuntut agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menghentikan penelaahan serta pencatatan resmi atas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang ditujukan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Direktur Eksekutif LAPD, Kaka Suminta, menegaskan bahwa keputusan pengunduran diri Gibran tidak boleh menghapus dokumen atau landasan konstitusional yang melatarbelakangi usulan tersebut.

Menurut Kaka, usulan HMP itu telah diajukan oleh 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi. “Keberanian 120 anggota dari delapan fraksi mengajukan HMP patut dicatat sebagai perkembangan politik,” ujarnya kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL pada Minggu, 15 November 2026.

Kaka menambahkan bahwa DPR perlu menunjukkan independensinya dengan memastikan seluruh tahapan kelembagaan berjalan sesuai prosedur, bukan sekadar menanggapi dinamika politik semata. Ia menegaskan pula bahwa pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme ketatanegaraan yang berbeda. “Apabila pengunduran diri Gibran telah disampaikan secara resmi dan berlaku menurut ketentuan konstitusi, DPR perlu menilai kembali kelanjutan proses pemakzulan karena objek pemberhentian dari jabatan tidak lagi ada,” katanya.

Mantan Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menegaskan bahwa keabsahan pengunduran diri tidak menghilangkan pertanyaan-pertanyaan konstitusional yang melatarbelakangi HMP. Oleh karena itu, Kaka menuntut DPR untuk memastikan status pengunduran diri Gibran melalui konfirmasi resmi, termasuk waktu dan mekanisme berlakunya. “Jika pengunduran diri telah efektif, DPR perlu mengambil keputusan mengenai kelanjutan proses pemakzulan berdasarkan UUD 1945,” ujarnya.

Kaka menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya konsistensi dalam menanggapi isu tersebut hingga tercapai kejelasan dan pertanggungjawaban. “Jangan hentikan pencarian kebenaran hanya karena pejabatnya mundur. Jangan biarkan persoalan konstitusional selesai sebagai kompromi politik,” tegasnya.

Sumber: RMOL