Poin Penting
  • LAPD mempertanyakan dasar kewenangan MK memproses permohonan terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka
  • Permohonan Denny Indrayana dkk telah disidangkan perdana MK pada Senin 21 September 2026
  • Kaka Suminta menilai PMK 1/2026 hanya membuka jalur prosedural, bukan otomatis memberi kewenangan substantif

WartaPurwakarta - Lembaga Advokasi Pembangunan dan Demokrasi (LAPD) menyoroti langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang mulai memeriksa permohonan pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengenai pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Founder LAPD, Kaka Suminta, mengatakan perkara yang telah menjalani sidang perdana di MK pada Senin 21 September 2026 itu berkaitan dengan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Menurut dia, proses tersebut berangkat dari perubahan Peraturan MK (PMK) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Dalam permohonan itu, Denny Indrayana bersama sejumlah pihak, antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, mengangkat persoalan syarat pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Permohonan diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi MK pada 17 September 2026.

Kaka menyatakan MK memang telah menerima, mencatat dalam register, serta menggelar pemeriksaan awal terhadap permohonan tersebut. Namun, ia menekankan bahwa tahapan itu belum dapat dimaknai sebagai keputusan final mengenai kewenangan MK, objek perkara, batas waktu pengajuan, maupun kedudukan hukum para pemohon.

"PMK 1/2026 adalah pintu prosedural. MK menerbitkan PMK Nomor 1 Tahun 2026 mengenai tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan pada 2026. PMK ini berfungsi sebagai pembuka pintu prosedural, yang tidak otomatis menciptakan kewenangan substantif," ujar Kaka kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Selasa 22 September 2026.

Menurut Kaka, sidang PHPU yang mengaitkan peristiwa dua tahun sebelumnya itu masih berada pada ranah administratif dan prosedural. Ia menyebut setiap permohonan yang masuk ke MK sebagai lembaga peradilan memang perlu diproses sesuai mekanisme awal.

Mantan Sekretaris Jenderal KIPP itu menilai ujian bagi MK saat ini adalah menentukan apakah permohonan Denny Indrayana dan para pemohon lain memenuhi syarat untuk berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara.

"Apabila perkara dilanjutkan, barulah masuk ke pemeriksaan substansi dan pembuktian. Oleh karena itu, sidang perdana tidak boleh langsung dibaca sebagai putusan bahwa MK berwenang mengadili PHPU dua tahun setelah pemilu," sambung Kaka.

Kaka memperkirakan permohonan tersebut akan menjadi sorotan karena menyangkut batas kewenangan MK dalam menangani perkara PHPU yang diajukan jauh setelah peristiwa pemilu berlangsung. Ia juga menyinggung bahwa secara umum penyelesaian PHPU di MK mengikuti tahapan dan jadwal pemilu yang tidak berjarak hingga tahunan.

"LAPD tidak berada pada posisi untuk menyatakan apakah gugatan terhadap syarat pendidikan Gibran benar atau salah. Yang menjadi perhatian LAPD adalah batas kewenangan lembaga negara dan kepastian hukum dalam demokrasi konstitusional," ucap Kaka.

"Setiap dugaan pelanggaran harus memiliki forum hukum yang tepat. Tetapi pada saat yang sama, tidak setiap persoalan hukum dapat dibawa ke setiap forum," pungkasnya.

Sumber: RMOL