Poin Penting
  • Mardani Ali Sera menyebut lebih dari 25 anggota DPR dari berbagai fraksi telah menandatangani dokumen pengusul Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran
  • Penggalangan tanda tangan dimulai sejak Senin malam dan jumlahnya disebut terus bertambah, meski dukungan bersifat personal bukan sikap resmi fraksi
  • Inisiatif ini dipicu putusan MK dan MA yang mempersoalkan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan SMA Gibran dalam pencalonan wakil presiden

WartaPurwakarta - Polemik seputar dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merambah ke ranah parlemen. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat kini dikabarkan aktif mengumpulkan dukungan guna mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terhadap orang nomor dua di republik ini.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa jumlah legislator yang telah mencantumkan namanya sebagai pengusul hak tersebut sudah melebihi 25 orang. Pernyataan itu ia sampaikan sembari menunjukkan selembar dokumen bertajuk "Pengusul Hak Menyatakan Pendapat", dengan nama Mardani tercantum di urutan teratas daftar tersebut.

Menurut Mardani, dukungan yang terkumpul tidak berasal dari satu fraksi saja, melainkan menyebar dari berbagai kelompok politik di parlemen. "Hampir semua [fraksi], lebih dari 25," ujarnya ketika dimintai keterangan.

Penggalangan tanda tangan itu, kata dia, sudah berjalan sejak Senin malam dan jumlah anggota yang bergabung disebut masih terus bertambah hingga saat ini. Kendati demikian, Mardani menegaskan bahwa keterlibatan para legislator tersebut belum mencerminkan posisi resmi partai masing-masing. "Mayoritas fraksi tapi personal," katanya.

Selain memperlihatkan lembar daftar pengusul, politikus itu juga menunjukkan berkas pendukung yang memuat uraian penjelasan beserta sejumlah ketentuan pasal terkait mekanisme penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Munculnya inisiatif ini tak bisa dilepaskan dari rangkaian persoalan hukum yang membelit dokumen pendidikan Gibran. Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan ijazah maupun dokumen setara pendidikan SMA yang digunakan Gibran untuk memenuhi syarat pencalonan wakil presiden. Persoalan itu kemudian berlanjut setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran dinyatakan tidak sah dan batal.

Dua putusan lembaga peradilan tertinggi itu mendorong menguatnya wacana penggunaan instrumen politik di kalangan anggota DPR, mulai dari pembentukan panitia khusus hingga pengajuan Hak Menyatakan Pendapat.

Sebagai catatan, Hak Menyatakan Pendapat merupakan kewenangan konstitusional DPR untuk menyampaikan penilaian atas kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam kondisi tertentu, hak ini dapat menjadi bagian dari tahapan pemberhentian presiden atau wakil presiden sepanjang memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga kini, informasi mengenai lebih dari 25 anggota DPR yang telah membubuhkan tanda tangan tersebut masih bersumber dari keterangan Mardani Ali Sera dan masih menunggu mekanisme formal di lembaga legislatif untuk ditindaklanjuti.

Sumber: Pojok Satu