- Lima asosiasi rokok elektronik meminta pemerintah tidak menerapkan pelarangan total secara pukul rata
- Industri rokok elektronik menyerap lebih dari 150 ribu tenaga kerja dengan investasi mencapai Rp31 triliun
- Pelaku usaha menandatangani pakta integritas untuk mendukung pemberantasan narkotika dan perlindungan anak
WartaPurwakarta - Rencana pelarangan menyeluruh terhadap rokok elektronik menuai reaksi keras dari kalangan pelaku industri nasional. Gabungan lima asosiasi di sektor tersebut mendesak pemerintah agar tidak gegabah mengambil kebijakan pukul rata yang berisiko mematikan usaha resmi, memutus arus investasi, dan menumbalkan ratusan ribu pekerja, kendati mereka menegaskan dukungan penuh terhadap pemberantasan narkotika serta perlindungan anak.
Sikap bersama itu diumumkan lewat Konferensi Pers Industri Rokok Elektronik Nasional di Jakarta, Senin (16/11/2026). Pernyataan kolektif ini melibatkan Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Perkumpulan Pengusaha E-liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO). Dalam kesempatan yang sama, pakta integritas diteken sebagai bukti komitmen pelaku usaha dalam menyokong aparat penegak hukum dan pemerintah memberantas penyalahgunaan rokok elektronik.
Keresahan industri berakar pada kontribusi ekonomi yang substansial. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian bersama pihak asosiasi, terdapat lebih dari 7 ribu pelaku usaha di lini pabrikan maupun toko eceran dengan total investasi menyentuh Rp31 triliun. Selain itu, setoran cukai dari komoditas ini diproyeksikan menembus Rp2,8 triliun pada 2025, disertai catatan nilai ekspor sekitar USD518 juta.
Ditinjau dari penyerapan tenaga kerja, rantai produksi dan distribusi rokok elektronik melibatkan lebih dari 150 ribu pekerja langsung maupun tidak langsung. Rantai nafkah tersebut bahkan menopang sekitar satu juta jiwa jika menghitung anggota keluarga yang menggantungkan hidup pada sektor ini.
Ketua APVINDO Enggar Dwi menyoroti potensi kerentanan yang membayangi para buruh di sepanjang jalur pasok. Dirinya mengingatkan bahwa keterbatasan keahlian membuat para pekerja sulit berpindah haluan jika operasional tempat mereka bekerja dihentikan paksa.
"Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran. Apalagi, penciptaan dan perluasan lapangan kerja menjadi salah satu prioritas pemerintah. Kami berharap kebijakan yang diambil juga sejalan dengan semangat tersebut," ujar Enggar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Penegasan serupa disuarakan Ketua Umum APVI Budiyanto. Ia menggarisbawahi bahwa industri ini telah resmi beroperasi di bawah payung regulasi dan membayar cukai sejak 2018, sehingga kelangsungan ekosistem yang patuh hukum semestinya diayomi negara.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Yang kami perjuangkan bukan hanya keberlangsungan industri, tetapi mata pencaharian banyak pelaku usaha dan pekerja beserta keluarganya. Kami memohon pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka yang selama ini mencari nafkah secara legal dan mematuhi aturan. Kami mendukung penindakan tegas terhadap setiap penyalahgunaan, tetapi jangan sampai pelaku usaha dan pekerja yang legal ikut kehilangan mata pencaharian dan masa depannya," jelas Budiyanto.
Dampak polemik dan sentimen negatif saat ini bahkan sudah merembet ke tingkat toko kelontong modern atau ritel. Ketua Umum ARVINDO Fachmi Kurnia Firmansyah mengungkapkan, sejumlah pemilik gerai mulai menghadapi penolakan perpanjangan masa kontrak sewa hingga diminta mengosongkan lokasi usaha akibat stigma publik, padahal pedagang resmi telah menanamkan modal demi mencari nafkah secara sah.
Sumber: INDOPOSCO - Nasional