Poin Penting
  • LPI menuntut penyelidikan meluas ke aktor intelektual
  • Tiga perwira Polri dinyatakan tersangka kasus penyadapan
  • Aksi solidaritas LPI digelar serentak di sekitar 10 provinsi

WartaPurwakarta - Aksi solidaritas yang dilaksanakan secara bersamaan di kira‑kira sepuluh provinsi merupakan bagian dari gerakan nasional yang digerakkan Lembaga Pengawas Independen (LPI). Lembaga tersebut menuntut kepolisian tidak hanya mengidentifikasi pelaku lapangan, melainkan juga menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Nasional LPI, Akhrom Saleh, menegaskan dukungannya kepada kepolisian yang dipimpin Jenderal Suyudi Ario Seto sekaligus menekankan pentingnya penyelidikan yang menyeluruh. “Sejak kemarin malam kami sudah melakukan aksi solidaritas untuk mendukung Polri di bawah kepemimpinan Pak Suyudi yang telah berhasil mengungkap aksi kejahatan penyadapan terhadap Kepala Negara, seperti di Sumsel, Banten dan Sultra,” ujar Akhrom di depan Markas Besar Polri pada Kamis, 5 November 2026. Ia menambahkan, “Dukungan kami kepada Polri harus dibuktikan dengan keberanian mengungkap fakta. Jangan sampai ada tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.”

Menurut LPI, penyelidikan tidak boleh berhenti pada individu yang telah teridentifikasi. Seluruh petunjuk serta barang bukti harus diperiksa kembali untuk memastikan tidak ada pihak lain yang terlibat. Lembaga itu juga menyerukan aparat penegak hukum bekerja secara independen, bebas dari tekanan atau intervensi politik, serta menuntut proses yang transparan sehingga publik dapat mengakses informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Gerakan serentak di sepuluh provinsi dimaksudkan untuk mengajak masyarakat memantau penanganan kasus penyadapan tersebut. LPI menegaskan bahwa dukungan kepada Presiden Prabowo dan Polri tidak menutup ruang kritik atau pengawasan publik.

Sebelumnya, mantan Kapolri Listyo Sigit telah dijerat dengan beberapa pasal terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, pejabat negara, dan tokoh publik. Bareskrim Polri menjerat para pelaku dengan Pasal 258 Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang melarang mendengarkan, merekam, atau mengubah transmisi elektronik yang tidak bersifat publik. Selain itu, Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP mengatur ancaman pidana enam tahun penjara bagi mereka yang mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain tanpa hak. Penyelidikan juga memanfaatkan Pasal 32 ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengancam delapan tahun penjara bagi tindakan mengubah, merusak, atau menyembunyikan data elektronik secara tidak sah.

Dalam rangka menindaklanjuti kasus tersebut, tiga perwira Polri telah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum Polri), Irjen Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri), serta Irjen Slamet Uliandi (anggota Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri dan mantan Kepala Bagian Monitoring Bareskrim).

Sumber: RMOL