- LPN menyatakan dukungan penuh terhadap penyelidikan Polri atas dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto
- Koordinator LPN, Mufti Azmi Miladi, menegaskan pentingnya proses penyidikan yang transparan dan akuntabel
- LPN mengingatkan perlunya perlindungan komunikasi strategis negara dan mengajak pemuda agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi
WartaPurwakarta - Koordinator Nasional Lingkar Pemuda Nasional (LPN), Mufti Azmi Miladi, menyampaikan dukungan organisasi terhadap langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tengah menyelidiki dugaan penyadapan tanpa izin terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 9 November 2026.
Menurut Mufti, tindakan penyadapan yang melanggar prosedur hukum merupakan isu serius yang tidak dapat dianggap remeh, mengingat posisi Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memiliki implikasi langsung terhadap kepentingan nasional. Ia menekankan bahwa setiap upaya ilegal yang mengancam keamanan komunikasi dan informasi kenegaraan harus diusut secara mendalam.
“Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Mufti Azmi Miladi.
LPN menilai keberanian aparat penegak hukum dalam mengungkap dugaan pelanggaran, termasuk bila melibatkan unsur internal, sebagai bagian penting dalam menjaga integritas institusi. Organisasi tersebut menuntut proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menolak adanya penetapan bersalah sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Pada saat yang sama publik berhak mendapatkan informasi yang proporsional mengenai perkembangan penanganan perkara ini,” tambahnya.
Selain menekankan pentingnya transparansi, Mufti mengingatkan bahwa perlindungan atas komunikasi dan data strategis negara merupakan pilar utama kedaulatan nasional. Ia menyarankan agar peristiwa ini dijadikan momentum untuk meninjau kembali sistem pengawasan, tata kelola teknologi penyadapan, serta mekanisme pengamanan informasi, sehingga seluruh wewenang aparat dapat dijalankan sesuai hukum dan prinsip hak asasi manusia.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
LPN juga mengajak generasi muda untuk tetap menjaga situasi nasional yang kondusif, menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami berharap perkara ini dapat dituntaskan secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Hukum harus menjadi panglima, tanpa pengecualian,” tutup Mufti Azmi Miladi.
Sumber: RMOL