Poin Penting
  • LPS menerima Rp2,78 miliar hasil lelang sita dari Kejari Indramayu terkait kasus korupsi BPR KRI yang telah inkracht
  • Total pemulihan aset dari proses likuidasi BPR KRI kini mencapai sekitar Rp120 miliar atau 40 persen dari klaim penjaminan Rp312 miliar
  • Korupsi BPR KRI berlangsung 2013-2021 melalui kredit fiktif hingga OJK mencabut izin usahanya pada 12 September 2023

WartaPurwakarta - Lembaga Penjamin Simpanan menerima penyerahan dana senilai Rp2,78 miliar dari Kejaksaan Negeri Indramayu, yakni hasil lelang penyitaan aset dalam perkara tindak pidana korupsi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Direktur Group Likuidasi Bank LPS, Fajar Bawono, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang dijalin pihak kejaksaan dalam memburu aset para pelaku kejahatan perbankan demi memulihkan kerugian dana penjaminan simpanan.

"Kasus tersebut sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Ini sebagai upaya LPS untuk terus mengejar pelaku tindak pidana perbankan, utamanya untuk pemulihan aset, apresiasi kami kepada pihak Kejari yang sudah bekerja sama dengan baik selama ini," kata Fajar dalam keterangan resmi LPS yang diterima di Bandung, Jumat.

Fajar menjelaskan, penerimaan dana dari kasus tipikor kedua itu mendongkrak total pemulihan aset dari proses likuidasi, penagihan, dan lelang BPR KRI hingga kini mencapai kisaran Rp120 miliar. Angka tersebut setara dengan 40 persen dari total klaim penjaminan simpanan layak bayar para nasabah sebesar Rp312 miliar yang sebelumnya telah dilunasi oleh LPS.

Proses likuidasi BPR KRI, menurut Fajar, masih terus berjalan secara intensif. Ratusan agunan kredit disebut masih mengantre untuk dieksekusi melalui lelang sita oleh pihak kejaksaan.

"Tujuan kami proses recovery-nya bisa dari proses likuidasi yang masih berjalan, masih ada beberapa agunan kredit yang masih harus dilelang sita eksekusi oleh Kejari," ujar Fajar.

Langkah agresif mengejar pelaku kejahatan perbankan itu ditempuh LPS dengan beberapa tujuan sekaligus, yakni menimbulkan efek jera, mencegah berulangnya kegagalan bank, memulihkan kerugian negara, serta menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan nasional.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu, Niko, menegaskan bahwa penanganan perkara korupsi tidak semestinya hanya diukur dari lamanya vonis penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa.

"Indikator di masyarakat terkait kasus korupsi adalah berapa lamanya pelaku tipikor mendapatkan hukuman, tapi hakikat yang paling penting sejatinya adalah kerugian keuangan negara bisa dipulihkan, artinya mereka harus mengembalikan kerugian yang telah diakibatkan," ucap Niko.

Berdasarkan data Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, praktik korupsi di Perumda BPR Karya Remaja Indramayu berlangsung dalam rentang waktu 2013 hingga 2021. Modus yang digunakan mencakup penyaluran ratusan kredit fiktif, tujuh fasilitas kredit yang melanggar ketentuan perbankan, serta 14 fasilitas kredit yang dicairkan atas perintah langsung direksi di luar batas kewenangannya.

Akibat manipulasi penyaluran kredit itu, kondisi keuangan BPR KRI terpuruk parah hingga Otoritas Jasa Keuangan secara resmi mencabut izin usahanya pada 12 September 2023. Sejak saat itu, pengelolaan BPR KRI sepenuhnya beralih ke tangan LPS, yang kemudian menuntaskan pembayaran klaim penjaminan simpanan ribuan nasabah sebelum mengalihkan fokus pada pengejaran aset para pelaku.

Sumber: ANTARA News - Jawa Barat