Poin Penting
  • MA batalkan sukets Gibran
  • Sudding minta Gibran mundur
  • DPR dapat gunakan hak menyatakan pendapat

WartaPurwakarta - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan (Suket) SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menimbulkan sorotan politik. Dalam keputusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh H.M. Subhan Palal, menyatakan bahwa sukets tersebut tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum. Selain membatalkan dokumen, MA juga memerintahkan penghancuran semua salinan sukets yang berada dalam penguasaan pihak terkait, mengingat dokumen itu sempat dijadikan salah satu syarat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Syarifuddin Sudding, ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di MPR RI, menanggapi keputusan tersebut dengan meminta Gibran secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Ia menegaskan bahwa jika Gibran enggan mundur, DPR wajib menindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang‑Undang Dasar 1945. “Dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat. Sebagai konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Agung, kalau yang bersangkutan tidak mundur, harus ada eksekusi lewat jalur politik,” ujar Sudding dalam keterangan pada Minggu (8/11/2026).

Menurut Sudding, pembatalan sukets pendidikan menghilangkan dasar yuridis bagi Gibran memegang jabatan publik, sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat. “Sebaiknya yang bersangkutan mundur. Apalagi sudah tidak memiliki legitimasi secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi. Secara moral, ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat karena jabatan wakil presiden merupakan jabatan publik,” tegasnya.

Sudding menambahkan bahwa jika Gibran menolak mengundurkan diri, DPR dapat memanfaatkan hak menyatakan pendapat (HMP) sebagai bagian dari pengawasan konstitusional. “Kalau dia tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap melalui hak menyatakan pendapat, dengan dasar putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial,” katanya.

Ia juga menyinggung aksi penurunan foto wakil presiden yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk Yogyakarta, sebagai bentuk kekecewaan publik. Sudding menekankan bahwa penyelesaian polemik tersebut harus melalui jalur hukum, bukan aksi di luar mekanisme konstitusional, dan berharap DPR segera mengambil langkah konkret setelah masa reses berakhir.

Sumber: INDOPOSCO - Nasional