Poin Penting
  • Mahkamah Agung mengabulkan kasasi warga bernama Subhan terkait keabsahan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka
  • Tim hukum PT Mercy Toga Kirana yang dipimpin Denny Indrayana memilih mencabut gugatan bernomor 255/G/2026/PTUN.JKT
  • Gibran menegaskan telah menyiapkan seluruh berkas pendukung untuk agenda pembuktian sebelum gugatan ditarik

WartaPurwakarta - Dua perkara hukum yang mempermasalahkan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah tingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menorehkan babak akhir yang saling bertolak belakang. Dokumen persyaratan yang sebelumnya dipergunakan dalam pendaftaran kontestasi Pilpres 2024 tersebut disoal oleh pihak berbeda, dengan tuntutan serta perjalanan sidang yang berlainan arah.

Dalam perkembangan terkini, Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh seorang warga bernama Subhan. Putusan bernomor 742 K/TUN/2026 yang ditetapkan pada 30 Oktober 2026 tersebut menyatakan majelis hakim membatalkan putusan judex facti tingkat pertama serta banding, lalu mengadili sendiri perkara dengan mengabulkan seluruh isi gugatan.

Vonis kasasi tersebut secara otomatis menggugurkan rangkaian putusan pengadilan tingkat bawah yang sebelumnya memojokkan Subhan. Pada pengadilan tingkat pertama melalui perkara bernomor 62/G/2026/PTUN.JKT, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sempat menetapkan bahwa gugatan Subhan tidak dapat diterima. Ketetapan itu pun sempat dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dalam putusan nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, sebelum akhirnya diputarbalikkan di tingkat kasasi.

Nasib berbeda justru dialami perkara bernomor 255/G/2026/PTUN.JKT yang didaftarkan oleh PT Mercy Toga Kirana melalui kuasa hukum Denny Indrayana di PTUN Jakarta. Gugatan yang memuat enam pokok tuntutan tersebut resmi ditarik oleh pihak penggugat setelah mereka melancarkan aksi walk out pada persidangan hari Kamis, 29 Oktober 2026.

Denny menjelaskan bahwa penarikan berkas perkara didasari oleh sejumlah pertimbangan hukum. Pihak penggugat memandang pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2025 sudah menggariskan tidak adanya bukti valid bahwa Gibran mengantongi ijazah setara SMA, sehingga surat keterangan yang dipersoalkan dinilai telah kehilangan legitimasi hukum. Selain itu, mereka enggan proses di PTUN dipandang mendelegitimasi putusan MK, ditambah adanya perkara serupa milik Subhan yang kala itu telah bergulir ke MA.

Terkait keputusan pembatalan gugatan oleh pihak Denny Indrayana, Gibran mengaku dirinya telah melengkapi seluruh kebutuhan arsip untuk agenda verifikasi faktual di persidangan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gibran selepas menjalankan ibadah salat Jumat di area Jakarta Barat, Jumat, 30 Oktober 2026.

"Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian, dan kami juga siap untuk buka-bukaan. Ya, tapi mau gimana lagi, penggugatnya malah mundur," kata Gibran.

Sumber: Pojok Satu