Poin Penting
  • MA mengabulkan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 dan menyatakan suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah
  • Perjalanan gugatan dimulai dari PTUN Jakarta pada 19 Februari 2026 hingga kasasi dikabulkan pada 30 Oktober 2026
  • MK sebelumnya menolak gugatan diskualifikasi Gibran pada 6 Oktober 2026, namun menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah luar negeri Gibran

WartaPurwakarta - Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan H.M. Subhan terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lewat putusan bernomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada 30 Oktober 2026, majelis hakim menegaskan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Putusan itu sekaligus membatalkan keputusan pengadilan di tingkat sebelumnya. MA juga memerintahkan agar dokumen yang menjadi objek sengketa ditarik dari pihak yang menguasainya untuk kemudian dimusnahkan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku tergugat turut dibebankan biaya perkara.

Subhan mengaku mengetahui putusan tersebut melalui notifikasi sistem e-court milik Mahkamah Agung.

"Saya dapat pemberitahuan melalui e-court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya kabul kasasi," kata Subhan.

Dalam gugatan yang ia ajukan, Subhan menuntut agar suket penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan cacat hukum sekaligus meminta dokumen itu ditarik dari penguasaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Proses hukum yang ditempuh Subhan terbilang panjang. Gugatannya pertama kali didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 Februari 2026. Namun pada 21 Mei 2026, PTUN Jakarta menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima dan mewajibkan Subhan membayar biaya perkara sebesar Rp391.000.

Subhan kemudian naik banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada 29 Mei 2026. Upaya itu pun kandas, karena melalui putusan nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, pengadilan tingkat banding menguatkan putusan PTUN Jakarta sebelumnya.

Tidak menyerah, Subhan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengirimkan berkas pada 22 September 2026. Upaya hukum terakhir itulah yang akhirnya membuahkan hasil berbeda, yakni putusan yang mengabulkan gugatannya secara keseluruhan.

Di luar jalur tata usaha negara, persoalan dokumen pendidikan Gibran juga sempat bergulir di Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 12 pihak mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 pada 10 September 2026, dengan tuntutan agar Gibran didiskualifikasi dari posisinya sebagai calon wakil presiden. Perkara itu terdaftar dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, dengan salah satu pemohonnya adalah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.

Para pemohon menilai pencalonan Gibran bermasalah secara administratif dan mempersoalkan ketentuan dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023. MK menolak gugatan itu pada 6 Oktober 2026. Kendati demikian, dalam bagian pertimbangan putusannya, majelis hakim menyatakan tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

"Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat," demikian bunyi pertimbangan MK.

Sumber: Pojok Satu