- MA mengabulkan kasasi Subhan Palal
- Surat penyetaraan pendidikan Gibran nomor 9149/D.D1/KS/2019 dinyatakan batal demi hukum
- Dokumen tersebut diperintahkan untuk ditarik dan dimusnahkan
WartaPurwakarta - Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan advokat Subhan Palal dalam perkara keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Putusan itu tercantum dalam perkara nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada Jumat (30/10/2026). Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Dokumen yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 itu juga diperintahkan untuk ditarik dari pihak yang menguasainya, kemudian dimusnahkan.
Majelis hakim membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan mengadili perkara tersebut sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan Subhan.
"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian bunyi amar putusan yang tercantum dalam laman resmi MA.
Perkara itu menjadi perhatian karena gugatan Subhan sebelumnya kandas di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
Subhan menggugat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui PTUN Jakarta. Perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.
Objek gugatan adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019. Subhan mempersoalkan landasan penerbitan dokumen itu karena berkaitan dengan syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
Dalam permohonannya, Subhan meminta surat tersebut dinyatakan tidak sah. Ia juga meminta dokumen itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan serta biaya perkara dibebankan kepada tergugat.
PTUN Jakarta sebelumnya tidak menerima gugatan tersebut. Subhan lalu menempuh banding, tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama.
Upaya hukum kemudian dilanjutkan ke MA. Berkas kasasi dikirim pada 22 September 2026 dan permohonan itu akhirnya dikabulkan pada 30 Oktober 2026.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Subhan mengatakan dirinya mengetahui putusan tersebut setelah mengecek perkembangan perkara melalui layanan e-Court MA.
"Sudah ada putusan, tapi dokumen salinannya belum saya terima," kata Subhan, dikutip Minggu (1/11/2026).
Persoalan pendidikan Gibran sebelumnya juga diperiksa Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
MK turut menjelaskan bahwa dokumen certificate of attendance milik Gibran bukan bukti kelulusan, melainkan dokumen yang menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran.
Sumber: Pojok Satu