Poin Penting
  • Konferensi pers 2 Nov 2026 dibatalkan karena salinan putusan belum diterima
  • Putusan kasasi MA nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan sertifikat penyetaraan pendidikan SMA Gibran
  • Mahkamah Agung memerintahkan penarikan dan pemusnahan dokumen serta pembayaran biaya perkara

WartaPurwakarta - Biro Hukum dan Humas Mahkaman Agung tidak dapat menyampaikan penjelasan lengkap mengenai keputusan kasasi terkait surat penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena dokumen resmi belum sampai. Kepala biro, Andi Julia Cakrawala, menyatakan bahwa tanpa salinan putusan nomor 742 K/TUN/2026, pihaknya tidak dapat memberikan keterangan penuh pada konferensi pers yang dijadwalkan pada Senin, 2 November 2026.

"Sampai saat ini Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung belum menerima salinan putusan terkait perkara nomor 742 K/TUN/2026, sehingga kami belum dapat memberikan informasi secara utuh pada konferensi pers hari ini," kata Andi dalam pernyataan tertulis pada hari yang sama. Ia menambahkan bahwa agenda pers tersebut akan ditunda hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.

Kasasi yang diajukan oleh H. M. Subhan menentang Surat Keterangan No. 9149/D.D1/KS/2019, yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Surat itu semula dipakai Gibran untuk memenuhi persyaratan pendidikan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Mahkamah Agung, melalui majelis yang dipimpin Prof. Yulius dengan hakim anggota Hari Sugiaharto dan Michael Renaldy Zein, memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan Subhan. Amar putusan memuat empat poin utama: pertama, menolak seluruh klaim sebelumnya; kedua, menyatakan surat penyetaraan tersebut tidak sah dan batal demi hukum; ketiga, memerintahkan penarikan serta pemusnahan dokumen yang bersangkutan; keempat, menuntut pihak tergugat membayar biaya perkara.

Kasus ini awalnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, namun tidak diterima. Setelah serangkaian banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang tetap menolak, Subhan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang akhirnya memberikan keputusan positif.

Putusan MA juga berhubungan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, yang menegaskan tidak ada bukti kuat bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan.

Dengan belum tersedianya salinan putusan resmi, Biro Hukum dan Humas MA menunda konferensi pers hingga dokumen tersebut dapat dipelajari secara menyeluruh.

Sumber: Pojok Satu