Poin Penting
  • Mahfud MD menilai MK punya tanggung jawab moral memperbaiki Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023
  • Gugatan Denny Indrayana soal syarat pendidikan Gibran dinilai sebagai momentum koreksi bagi MK
  • Putusan 90 yang dibuat saat Anwar Usman memimpin MK dinilai memicu persoalan serius dalam kehidupan bernegara

WartaPurwakarta - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memikul tanggung jawab moral demi menuntaskan dampak yang lahir dari Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Gugatan yang diajukan Denny Indrayana terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menurut Mahfud, justru membuka peluang bagi MK guna mengoreksi putusan sebelumnya yang dianggap cacat. Institusi itu diharapkan dapat memanfaatkan proses hukum yang tengah berjalan untuk meluruskan kesalahan tersebut.

"Menurut saya MK berpikir begitu," ujar Mahfud melalui kanal YouTube miliknya pada Rabu, 30 September 2026.

Dinamika di dalam tubuh MK juga tak luput dari sorotan Mahfud, termasuk soal mekanisme seleksi hakim konstitusi. Ia mengajak publik menilik kondisi tersebut dengan mempertimbangkan rangkaian peristiwa yang telah lampau.

"Meskipun tidak semua orang MK dalam hakim yang sekarang, kan kita juga lihat ada pion-pion politik juga, paling tidak dari peristiwa yang lalu dilihat dari cara seleksinya," tutur Mahfud.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebelumnya merevisi ambang batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Revisi tersebut memuat ketentuan baru yang mengizinkan seseorang di bawah usia 40 tahun maju dalam kontestasi asalkan sedang atau pernah menjabat posisi hasil pemilihan umum, termasuk kepala daerah.

Kontroversi mencuat lantaran putusan itu diambil ketika Anwar Usman, paman Gibran, masih bertindak sebagai Ketua MK. Banyak pihak menuding Anwar sengaja membuka jalan bagi keponakannya untuk bertarung di Pilpres 2024.

Di sisi lain, Hakim Konstitusi Arief Hidayat pernah menyampaikan refleksi tentang merosotnya kredibilitas institusi menyusul dinamika perkara tersebut. Pernyataannya dipandang berbagai kalangan sebagai pijakan awal lahirnya perdebatan publik yang masif terkait independensi lembaga peradilan.

Setelah mengabdi selama 13 tahun di kursi hakim konstitusi, Arief mengaku Perkara 90 menjadi pengalaman paling mendalam yang membuatnya merasa gagal merealisasikan amanah sebagai penjaga konstitusi. Ia menilai putusan itu menjadi cikal bakal lahirnya beragam persoalan krusial dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sumber: RMOL