Poin Penting
  • Mahfud MD menyatakan proses pemakzulan Gibran dapat dipercepat bila Presiden Prabowo mendorongnya
  • MK menyerahkan penelaahan dokumen pendidikan Gibran ke lembaga lain
  • Pemakzulan memerlukan dukungan minimal 1/3 DPR dan persetujuan 2/3 pleno

WartaPurwakarta - Prof. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mengungkapkan dalam episode terbaru podcast *Terus Terang* yang dipublikasikan di YouTube pada Senin 12 Oktober 2026 bahwa sengketa mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat diselesaikan secara cepat bila Presiden Prabowo Subianto memberikan dorongan politik. Mahfud menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyerahkan penelaahan hukum terkait status pendidikan Gibran kepada dua lembaga negara yang berwenang.

"Lembaga lain itu sekarang yang bisa menindaklanjutnya ada dua. Satu, lembaga politik. Yaitu upaya pemakzulan," ujarnya. Menurutnya, jalur politik tersebut dapat dijalankan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Ia menambahkan, "Di dalam Undang-Undang Dasar, itu dapat diberhentikan dalam jabatannya karena kalau terlibat pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, kejahatan berat, dan perbuatan tercela. Ini bisa, yang berikutnya mungkin perbuatan tercela, tapi ada lapis berikutnya, yang ke-6."

Mahfud menegaskan bahwa temuan baru bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat jabatan merupakan “novum” yang menjadikan masalah ini bersifat politik. Ia menuturkan, "Sekarang ditemukan, tidak memenuhi syarat lagi. Tetapi dulu tidak diketahui. Ini kan novum (baru). Oleh sebab itu, ini kan soal politik. Soal politik. Sehingga ini silakan DPR. DPR apakah mau langsung melakukan itu, dan usul‑usul itu telah ada, atau Mas Gibran dengan segala kebesaran hati, menyatakan, udahlah saya mundur. Lalu persiapan diri lagi untuk running di tahun 2029."

Mengenai prosedur pemakzulan, Mahfud mengingatkan bahwa usulan harus diajukan oleh minimal sepertiga anggota DPR, kemudian dibahas dan harus memperoleh persetujuan dua pertiga dalam rapat pleno. "Kalau ini 2/3, dibahas materinya, lalu dibawa ke pleno. Apa bisa disetujui ini harus dihadiri oleh 2/3. Dari sudut politik, kalau seperti sekarang, tidak mudah," katanya.

Dengan mayoritas koalisi pemerintahan yang diperkirakan menguasai sekitar 80 persen kursi DPR, Mahfud memandang sulit menemukan satu pertiga suara yang menolak. Namun ia menambahkan, dinamika politik dapat berubah cepat, seperti pada masa kepemimpinan Soeharto, bila satu partai mencapai kesepakatan.

Terakhir, Mahfud menyatakan kesiapan mendukung langkah hukum bila Presiden Prabowo berupaya menegakkan keadilan. "Jika Pak Prabowo mau mendorong tegakkan aturan, saya tidak akan menghalangi, tapi laksanakan dengan benar agar tidak sewenang‑wenang. Itu jadi barang," pungkasnya.

Sumber: RMOL