- MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah melalui putusan 742 K/TUN/2026
- Mahfud MD menyebut tindak lanjut jabatan Gibran sebagai wapres merupakan pilihan politik
- Mahfud meminta KPU dan Dit. Dikdasmen segera diperiksa terkait penerbitan dokumen tersebut
WartaPurwakarta - Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka memunculkan persoalan mengenai kelanjutan posisinya sebagai Wakil Presiden.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengatakan penanganan atas jabatan Gibran setelah putusan itu berada dalam wilayah keputusan politik. Ia menyebut arah tindak lanjutnya akan ditentukan oleh pilihan politik yang diambil.
"Follow up atas jabatannya sebagai wapres terserah kepada politik, mau pilih jalan yang mana," kata Mahfud melalui unggahan di akun X @mohmahfudmd, Jumat, 30 Oktober 2026.
Mahfud juga menekankan perlunya penelusuran secara pidana atas penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA tersebut. Menurut dia, termasuk dalam hal yang perlu didalami ialah dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
Ia meminta Komisi Pemilihan Umum dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah segera menjalani pemeriksaan.
"KPU dan Dit. Dikdasmen seharusnya segera diperiksa," ujarnya.
Pernyataan Mahfud disampaikan setelah MA mengabulkan kasasi dalam sengketa mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menetapkan dokumen yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 itu tidak sah.
Penggugat, HM Subhan, menyatakan telah memperoleh pemberitahuan putusan tersebut lewat layanan e-Court MA pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
"Saya dapat pemberitahuan melalui e-court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya kabul kasasi," kata Subhan.
Sebelum memasuki proses kasasi di MA, perkara mengenai ijazah Gibran pernah diajukan ke MK. Gugatan itu ditolak MK pada 6 Oktober 2026.
Kendati menolak gugatan, MK dalam pertimbangannya menyebut tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran mempunyai ijazah kelulusan luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA.
Sumber: Pojok Satu