Poin Penting
  • MK menemukan ketiadaan bukti meyakinkan atas penyetaraan dokumen pendidikan luar negeri Gibran Rakabuming Raka
  • Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon kehilangan kedudukan hukum serta tenggat waktu telah terlewati
  • Mahfud MD menegaskan status pencalonan Gibran telah gugur sejak resmi dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024

WartaPurwakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menguraikan pandangannya mengenai putusan MK yang menyidangkan perkara keterpenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka semasa mendaftar sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, mahkamah membeberkan catatan terkait ketiadaan bukti meyakinkan perihal ijazah, sertifikat, maupun diploma luar negeri milik Gibran guna penyetaraan jenjang sekolah menengah atas atau sederajat.

Kendati memuat catatan tersebut, peradilan konstitusi menolak memeriksa materi pokok perkara dan menetapkan gugatan tidak dapat diterima. Langkah tersebut diputuskan lantaran pihak penggugat dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang sah, ditambah persoalan batas waktu pengajuan yang telah kedaluwarsa seiring rampungnya agenda pilpres.

Mahfud memaparkan bahwa pergantian status para pihak seusai kontestasi menjadi faktor utama yang membuat gugatan kehilangan relevansi prosedural.

"MK ternyata menemukan fakta bahwa tidak ada bukti ijazah, tapi oleh karena waktunya lewat," ujar Mahfud melalui kanal YouTube Mahfud MD Official.

Figur yang turut berkontestasi pada pilpres lalu itu mencontohkan status pribadinya yang saat ini sudah tidak lagi menyandang predikat peserta pemilihan. Kondisi serupa terjadi pada Gibran yang kini telah menempati pos wakil presiden definitif.

"Misalnya saya sebagai calon capres kapan? Kan dulu sudah, sekarang sudah bukan lagi. Gibran juga bukan lagi calon, sudah wapres. Kenapa digugat?" kata Mahfud.

Majelis hakim MK dalam naskah pertimbangannya turut menegaskan bahwa kedudukan hukum Gibran sebagai kontestan resmi berakhir ketika ia mengucap sumpah dan dilantik menjadi wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Akibat pergeseran status tersebut, permohonan yang dilayangkan dinilai tidak lagi masuk dalam koridor sengketa perselisihan hasil pemilu karena tahapan pencalonan sudah berlalu.

Mengenai peluang hakim menjatuhkan putusan deklarator guna menegaskan keadaan hukum tertentu, Mahfud berpendapat bahwa pertimbangan mahkamah memang dapat dimaknai sebagai penjelasan atas fakta hukum yang berkembang di persidangan. Walakin, pertimbangan itu tidak berimplikasi pada pembatalan kedudukan Gibran, mengingat sejak awal para pemohon diputus tidak memenuhi kualifikasi legal standing untuk menggugat perkara hasil pilpres.

Sumber: Pojok Satu