- MA membatalkan Suket penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka
- Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera serukan KPU dan Bawaslu periksa kembali proses verifikasi dokumen
- Keputusan MA dianggap peringatan bagi penyelenggara pemilu agar lebih teliti
WartaPurwakarta - Mahkamah Agung memutuskan pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan (Suket) yang sebelumnya diberikan kepada Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Putusan tersebut menimbulkan sorotan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menilai kembali prosedur verifikasi dokumen calon.
Mardani Ali Sera, anggota Komisi II DPR RI, menilai bahwa keputusan Mahkamah Agung memberikan landasan kuat bagi Komisi II untuk menuntut KPU dan Bawaslu melaksanakan tugasnya dengan lebih cermat sesuai peraturan perundang‑undangan. Ia menuliskan pendapatnya melalui akun X pada Minggu, 1 November 2026, dengan menyatakan, "Baik putusan MK apalagi Suket yang dibatalkan MA. Ini perkara besar. Tapi beban pembuktian terbesar di Kemendikdasmen baru kemudian kawan-kawan KPU dan Bawaslu."
Menurut Mardani, kasus ini menampakkan adanya langkah yang kurang teliti dan terkesan gegabah dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Ia menekankan pentingnya Komisi II meminta penjelasan resmi dari KPU mengenai proses pemeriksaan dokumen persyaratan pencalonan yang menjadi dasar penerimaan Gibran sebagai calon wakil presiden. “Komisi II DPR wajib meminta penjelasan KPU meskipun dimaklumi kawan-kawan KPU sudah mendapat SUKET yang dibatalkan MA,” pungkasnya.
Mardani menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung harus menjadi peringatan bagi penyelenggara pemilu agar lebih berhati‑hati dan berani mengambil keputusan yang berlandaskan aturan yang berlaku. “Putusan MA memperkuat Komisi II untuk meminta KPU melakukan tugas dengan teliti dan berani membuat keputusan sesuai peraturan,” ujarnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi atas gugatan yang menentang keabsahan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran. Dalam amar putusannya, MA menyatakan bahwa Suket tersebut tidak sah sebagai salah satu syarat pencalonan pada Pilpres 2024.
Sumber: RMOL