- Mahkamah Agung memutuskan SK penyetaraan SMA Gibran tidak sah (30 Okt 2026, No 742 K/TUN/2026)
- Keputusan memicu rencana hak angket, PDIP mencari aliansi sementara PKS dukung langkah konstitusional
- Proses hukum dimulai 19 Feb 2026, kasasi diajukan 22 Sep, diputus 30 Oct tanpa bukti suap
WartaPurwakarta - Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengeluarkan putusan dengan nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan Surat Keterangan Penyetingaraan Pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka (nomor 9149/D.D1/KS/2019, diterbitkan 6 Agustus 2019) tidak sah dan batal demi hukum. Selain membatalkan dokumen tersebut, pengadilan memerintahkan agar sertifikat itu ditarik dan dimusnahkan.
Setelah keputusan dibacakan, anggota Projo Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Gibran tidak akan mengundurkan diri. Menurutnya, pembatalan hanya menyangkut sertifikat, bukan jabatan Wakil Presiden. Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menambahkan bahwa putusan tidak serta-merta menyingkirkan Gibran dari jabatan wakil presiden.
Sementara itu, relawan Militan Gibran, Andi Azwan, mempertahankan legitimasi pencalonan dengan merujuk pada Pasal 18 ayat (3) PKPU No 19/2023. Ia menuturkan, “Ini seperti daging babi sudah dinyatakan haram, tetapi bisnisnya tetap jalan. Katanya, yang bermasalah dagingnya, bukan omzetnya. Waduh, jurus penalaran macam apa ini, wak!”
Proses hukum yang berujung pada putusan tersebut dimulai dengan gugatan yang diajukan pada 19 Februari 2026. Kasasi dikirim ke Mahkamah Agung pada 22 September, diterima pada 23 September, terdaftar pada 8 Oktober, dan diputus pada 30 Oktober. Selama proses tidak muncul bukti publik mengenai instruksi mendadak atau suap terhadap hakim.
Di arena politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Hasto Kristiyanto mengusulkan tindak lanjut melalui hak angket dan membuka jalur komunikasi lintas partai. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Muhammad Kholid menyatakan dukungan terhadap langkah konstitusional tersebut. Partai Golkar masih menunggu kajian internal, PKB tengah membangun komunikasi, sementara Partai Demokrat belum mengeluarkan sikap resmi. Jansen Sitindaon menegaskan bahwa Gibran seharusnya mengundurkan diri atau DPR/MPR memproses pemberhentiannya.
Menurut Undang-Undang MD3, hak angket dapat diajukan oleh minimal 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi, namun usulan tersebut harus mendapat persetujuan mayoritas dalam rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah anggota DPR. Dengan total 580 kursi, PDIP yang menguasai sekitar 110 kursi membutuhkan dukungan fraksi lain untuk mencapai ambang tersebut.
DPR sedang berada dalam masa reses sejak 9 Oktober hingga 9 November 2026, menjadikan 10 November sebagai kemungkinan tanggal dibukanya sidang kembali. Jika hak angket berhasil digulirkan, Senayan dapat menjadi medan pertarungan politik yang intens. Namun, hak angket bukan mekanisme otomatis untuk mencopot Wakil Presiden; prosedur pemberhentian tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi, termasuk Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Kabar pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri untuk membahas isu sertifikat Gibran belum dikonfirmasi. Pertemuan pada 28 September di rumah Megawati diketahui sebagai takziah atas meninggalnya Guruh Soekarnoputra, bukan pembahasan politik. Isu ijazah SMP Gibran juga belum terbukti; polemik yang beredar kini berpusat pada dokumen penyetaraan SMA.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
“Bang, banyak berharap Gibran mundur, agar semua persoalan selesai.”
“Itu di Jepang, punya rasa malu. Kalau”
Kejadian ini menandai babak baru dalam perseteruan politik nasional, dengan 25 anggota DPR potensial, 580 kursi yang menjadi arena perhitungan, dan jabatan Wakil Presiden yang tetap menjadi fokus perdebatan.
Sumber: RMOL