Poin Penting
  • MA batalkan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran
  • Putusan nomor 742 K/TUN/2026 dinyatakan tidak sah
  • DPR dapat ajukan hak angket bila 25 anggota DPR dan dua fraksi mendukung

WartaPurwakarta - Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan pada perkara nomor 742 K/TUN/2026 yang menolak keabsahan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Keputusan tersebut memutuskan empat gugatan yang diajukan oleh H. M. Subhan, antara lain menyatakan surat tersebut batal demi hukum, memerintahkan penarikan dan pemusnahan dokumen, serta mengharuskan tergugat membayar biaya perkara.

Surat keterangan itu sebelumnya dipakai untuk menyetarakan Sekolah Menengah Atas milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi salah satu syarat administratif pencalonan presiden. Dengan keputusan Mahkamah Agung tersebut, persyaratan administratif Gibran dinyatakan tidak terpenuhi.

Langkah selanjutnya kini menjadi sorotan partai politik yang memiliki perwakilan di DPR RI. Undang‑Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 199) mengatur bahwa hak angket dapat diajukan apabila didukung oleh minimal 25 anggota DPR dan melibatkan setidaknya dua fraksi. Fraksi Partai Demokrat, misalnya, memiliki 44 kursi, sehingga cukup mengajak satu fraksi tambahan untuk memenuhi kuota.

Tekanan muncul pada koalisi yang sejak awal menempatkan Gibran sebagai calon wakil presiden, mengingat keputusan Mahkamah Agung berpotensi menghambat pencalonannya. Publik menanti apakah DPR akan memanfaatkan hak angket untuk meninjau kembali proses administratif tersebut atau memilih untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut.

Sumber: RMOL