- MA nyatakan Sertifikat Setara SMA Gibran tidak sah
- Deddy Yevri Sitorus tegaskan tidak ada ruang debat hukum dan minta Gibran mundur
- DPR disarankan tindak lanjuti putusan MA dan MK
WartaPurwakarta - Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut menegaskan bahwa dokumen penyetaraan yang menjadi syarat administratif pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 tidak memiliki kekuatan hukum.
Anggota Komisi II DPR Deddy Yevri Sitorus menilai putusan MA selaras dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menolak permohonan pemohon dalam sengketa hasil pemilihan umum Pilpres 2024 karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menyatakan tidak menemukan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma asing yang setara dengan SLTA.
“Dengan adanya Putusan MA ini maka secara hukum tidak ada ruang perdebatan lagi terkait tidak terpenuhinya syarat administratif pencalonan Giran Rakabuming sebagai Cawapres,” ujar Deddy kepada wartawan pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Selain menegaskan aspek legal, Deddy menambahkan implikasi moral dan etika dari keputusan tersebut. Ia menyarankan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, mengingat keberlangsungan posisinya dapat menjadi bahan olok-olok publik. “Gibran harus mundur dari posisi saat ini. Bertahan di posisinya setelah Putusan MK dan MK hanya akan menjadikan dia bahan tertawaaan publik. Jadi saya mengusulkan agar Gibran secara ksatria dan terhormat mengundurkan diri,” katanya.
Deddy juga menuntut Gibran menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo serta kepada seluruh rakyat Indonesia, menyebutnya sebagai “cacat sejarah bagi negeri ini.” “Paling penting adalah bagi Gibran untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, sebab telah menjadi cacat sejarah bagi negeri ini,” tegasnya.
Jika Gibran menolak mengundurkan diri, Deddy mengusulkan DPR menindaklanjuti putusan MA dan MK melalui mekanisme konstitusional, termasuk menelusuri kemungkinan pelanggaran pidana dalam penerbitan surat keterangan tersebut. “Bahkan jika perlu menelisik dugaan pidana dalam proses penerbitan Suket dan penyeludupan pasal dalam PKPU. Kedua peristwa tersebut harus didalami agar terang benderang dan tidak terulang di masa depan,” pungkasnya.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Kasasi yang diajukan oleh HM Subhan dengan nomor perkara 742 K/TUN/2026 mendapat persetujuan MA. Amar putusan yang dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026 menyatakan: “Kabul kasasi, batal putusan judex factie, adili sendiri, kabul gugatan penggugat seluruhnya.”
Sumber: RMOL