- MA batalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran
- Amir Hamzah: proses pemakzulan harus lewat konstitusi
- PDIP dan PKS dapat gunakan keputusan sebagai peluang politik
WartaPurwakarta - Mahkamah Agung (MA) memutuskan pada putusan Nomor 742 K/TUN/2026 bahwa Surat Keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Surat yang dimaksud, bernomor 9149/D.D1/KS/2019, diterbitkan pada 6 Agustus 2019, kini dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menegaskan bahwa upaya pemakzulan Gibran harus tetap mengikuti prosedur konstitusional. Ia menambahkan bahwa keputusan MA perlu diikuti dengan kajian menyeluruh terhadap implikasi hukum, termasuk potensi unsur pidana dalam proses penerbitan surat tersebut. “Ketidakabsahan ini juga harus ditelusuri dari sisi pidana. Persoalan tersebut perlu dikaji apakah memenuhi unsur yang dapat menjadi dasar dalam proses pemakzulan Wapres,” ujar Amir, dikutip pada Selasa 3 November 2026.
Keputusan tersebut menarik perhatian arena politik nasional, khususnya setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan niat menggunakan hak angket DPR untuk menelusuri masalah administrasi pendidikan Gibran. Amir menilai langkah PDIP dan PKS dalam beberapa hari terakhir sebagai titik penting. Menurutnya, situasi ini memberi PDIP kesempatan untuk memperbaiki citra dan mengembalikan kepercayaan publik.
Ia menekankan bahwa isu Gibran tidak dapat dipandang sekadar persoalan administratif pencalonan wakil presiden, melainkan juga sebagai bagian dari evaluasi politik sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Ini kesempatan bagi PDIP untuk melakukan perbaikan. Masalah Gibran tidak bisa dilepaskan dari 10 tahun pemerintahan Jokowi. Selama itu Jokowi merupakan petugas partai PDIP, tetapi kemudian muncul persoalan politik yang membawa dampak besar terhadap hubungan keduanya,” kata Amir.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Amir menutup analisisnya dengan menyoroti perlunya PDIP membangun platform politik yang baru, yang menegaskan komitmen pada konstitusi dan aspirasi rakyat. “Ini momentum untuk membangun agenda politik baru,” pungkasnya.
Sumber: RMOL