Poin Penting
  • MA batalkan pengakuan Suket Gibran
  • Prof Henri Subiakto: kasus dapat masuk pidana
  • Legitimasi etika dan hukum Gibran dianggap runtuh

WartaPurwakarta - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak keberlakuan surat keterangan (Suket) sebagai pengganti ijazah Gibran Rakabuming Raka, serta keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyoroti aspek konstitusionalnya, menimbulkan pertanyaan serius mengenai landasan etika dan hukum sang Wakil Presiden.

Profesor Henri Subiakto, guru besar Universitas Airlangga, menilai bahwa keputusan MA tidak hanya berimplikasi pada administrasi, melainkan membuka peluang bagi proses peradilan pidana. “Sekarang dengan putusan MA itu, pembuatan Suket yang tidak sah tersebut bisa dibawa ke pengadilan pidana. Ini akan jadi persidangan serius,” ujarnya melalui akun X pada Minggu, 1 November 2026.

Menurut Henri, dampak gabungan keputusan MA dan MK telah mengikis legitimasi Gibran, meskipun secara formal jabatan Wapres belum dicabut. “Dengan dua keputusan lembaga yudikatif tertinggi Negeri ini yaitu MK dan MA, maka Gibran sudah runtuh landasan legitimasi etika dan hukumnya sebagai Wakil Presiden RI. Hanya persoalan politik dan prosedur formal hukum yang belum mencopot jabatan Gibran dari kursi Wapres,” katanya.

Ia juga menyoroti sikap para anggota DPR dalam menanggapi temuan yudikatif tersebut. “Kita lihat setelah ini, ada keberanian politik tidak dari para elit wakil rakyat menindak lanjuti putusan MK dan MA,” tandasnya.

Publik kini menantikan langkah selanjutnya, baik melalui mekanisme politik di DPR maupun proses hukum pidana, untuk menentukan nasib posisi Gibran sebagai wakil presiden.

Sumber: RMOL