- Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 menurunkan batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi 40 tahun dengan pengecualian jabatan terpilih
- Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik hakim konstitusi dalam kasus tersebut pada November 2023
- Keputusan itu membuka peluang pencalonan Gibran Rakabuming Raka, yang belum mencapai 40 tahun, dalam Pilpres 2024
WartaPurwakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikeluarkan pada Oktober 2023 mengubah interpretasi batas usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden. Dalam Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK menetapkan usia paling rendah 40 tahun, namun memberi kelonggaran bagi mereka yang pernah atau sedang menjabat melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Kebijakan pengecualian tersebut menjadi dasar hukum yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, mengajukan diri sebagai calon wakil presiden meski belum mencapai usia yang ditetapkan sebelumnya.
Penyesuaian tafsir ini menimbulkan gelombang perdebatan di arena politik dan media. Sebagian pihak menyoroti peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta lembaga penyelenggara pemilu lainnya, namun banyak pengamat menegaskan bahwa inti persoalan terletak pada keputusan MK itu sendiri. Tanpa revisi batas usia, Gibran tidak akan memenuhi syarat pencalonan, sehingga putusan tersebut menjadi titik balik dalam proses Pilpres 2024.
Namun, sorotan tidak hanya berhenti pada perubahan regulasi. Pada November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) melakukan audit etika terhadap proses pembuatan putusan tersebut. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Hakim Anwar Usman melanggar secara serius kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam penanganan perkara ini. Meskipun temuan etika tidak membatalkan putusan angka 90/PUU-XXI/2023, keberadaan pelanggaran berat menimbulkan pertanyaan tentang integritas lembaga yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi.
Kondisi ini memicu perdebatan mengenai siapa yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban. KPU tetap berada di bawah tekanan untuk menjelaskan langkah-langkahnya, tetapi fokus publik kini juga mengarah pada akuntabilitas MK dalam menafsirkan konstitusi. Ketegangan antara institusi pemilihan dan lembaga kehakiman ini menandai dinamika politik yang semakin kompleks menjelang pemilihan presiden tahun depan.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: RMOL