Poin Penting
  • MK menolak permohonan diskualifikasi Gibran
  • MK tidak menemukan bukti ijazah setara SMA
  • Pemohon dan Partai Umat mengaitkan kasus dengan syarat pendidikan dan dugaan perbuatan tercela

WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan pada Selasa, 6 Oktober 2026, yang menolak permohonan untuk mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Keputusan tersebut menegaskan bahwa pihak pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan, sekaligus mencatat tidak ada bukti dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA).

Menurut laporan jurnalis Metro TV, Konita Rahman, putusan ini memunculkan reaksi beragam. Di satu sisi, pendukung Gibran menyambut baik keputusan yang membiarkannya tetap dalam kontestasi pemilihan. Di sisi lain, kelompok yang mengajukan permohonan menyoroti halaman 373‑375 putusan, mengklaim bahwa formalitas syarat pencalonan belum dipenuhi. Mereka menilai Gibran tidak layak menjadi calon wakil presiden dan mengaitkan temuan tersebut dengan Pasal 7A UUD 1945 tentang perbuatan tercela, yang mereka anggap membuka peluang pemakzulan.

Pemohon menuding KPU karena diduga mengabaikan asas kejujuran, keadilan, dan akurasi dalam verifikasi dokumen. Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 disebut “pasal Gibran banget” oleh para kritikus, yang menilai proses verifikasi tidak transparan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga dilaporkan tidak dapat mengakses data verifikasi, menambah tuduhan kecurangan elektoral.

Partai Umat, salah satu pihak yang mengajukan permohonan, menegaskan dua dasar pemakzulan: pertama, kurangnya bukti pendidikan minimal SLTA; kedua, dugaan perbuatan tercela berupa kebohongan publik. Partai tersebut menyerukan agar proses selanjutnya dilanjutkan melalui DPR.

Sebaliknya, DPP Militan Gibran 08 Nusantara, yang dipimpin Ketua Umum Andi Azwan, menyatakan rasa syukur atas putusan MK. Andi Azwan, yang sekaligus menjadi pihak dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES‑XXIV/2026, menegaskan sejak awal bahwa gugatan Denny Indrayana dan rekanannya akan ditolak. Ia menolak tuduhan bahwa pendidikan Gibran tidak sah, dengan menyebutkan bahwa dokumen, nilai, sertifikat kehadiran, paspor, visa, serta Certificate of GCE O‑Level telah diserahkan kepada pihak berwenang. Menurutnya, surat penyetaraan pendidikan Gibran dikeluarkan resmi oleh Kementerian Pendidikan berdasarkan durasi belajar, kurikulum, dan transkrip nilai.

Andi Azwan menolak pula pernyataan atase pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura yang tidak menemukan dokumen Gibran, menjelaskan bahwa pelaporan pendidikan ke KBRI tidak diwajibkan. Ia menekankan bahwa legalisasi dokumen oleh lembaga di negara tempat studi sudah cukup. Mengenai perbedaan sistem pendidikan Inggris, Azwan menjelaskan bahwa O‑Level dan A‑Level tidak sebanding dengan kurikulum Indonesia, namun program Advanced Diploma yang diikuti Gibran di Management Development Institute of Singapore (MDIS) telah dipertimbangkan dalam proses penyetaraan.

Dengan keputusan MK yang menolak permohonan diskualifikasi namun tetap menyatakan tidak ada bukti ijazah setara SMA, Gibran tidak kehilangan posisi sebagai calon wakil presiden. Namun, isu mengenai kelayakan pendidikan dan potensi pemakzulan kini menjadi sorotan utama, menunggu langkah selanjutnya dari lembaga legislatif.

Sumber: RMOL