- Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti ijazah luar negeri Gibran yang setara SMA, namun tidak membatalkan jabatan Wakil Presiden
- Gibran belum mengundurkan diri; tuduhan pengunduran diri pada 9 Oktober 2026 dibantah sebagai hoaks
- Jika posisi Wakil Presiden kosong, UUD 1945 mengharuskan MPR memilih pengganti dalam 60 hari dari dua calon yang diusulkan Presiden
WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang menegaskan tidak terdapat dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dipertimbangkan setara dengan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun demikian, MK tidak mencabut keabsahan jabatan Gibran karena kasus tersebut berada dalam lingkup sengketa hasil Pilpres 2024 dan ia telah resmi dilantik.
Pendapat akademisi Denny Indrayana menyoroti implikasi etis, menyebutkan bahwa bila persyaratan pendidikan terbukti melanggar hukum, Gibran sebaiknya mempertimbangkan pengunduran diri. Dari dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI‑Perjuangan) pula muncul seruan serupa agar pejabat tersebut mengundurkan diri.
Sementara itu, Ketua Umum Organisasi Perhimpunan Jakarta (Projo), Budi Arie Setiadi, menolak keras rumor yang beredar di media sosial mengenai rencana pengunduran diri Gibran pada 9 Oktober 2026, menyebutnya sebagai hoaks.
Isu ini menimbulkan pertanyaan lebih luas mengenai legitimasi politik di Indonesia. Meskipun tidak ada prosedur hukum yang otomatis membatalkan jabatan Wakil Presiden karena tekanan publik, temuan MK dapat menurunkan persepsi publik terhadap kepatuhan pejabat terhadap aturan dan etika.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Apabila posisi Wakil Presiden memang menjadi kosong, konstitusi mengatur langkah selanjutnya. Pasal 8 ayat (2) Undang‑Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus dalam waktu paling lama enam puluh hari memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diajukan oleh Presiden. Mekanisme ini menandai kemungkinan babak politik baru jika Gibran memutuskan untuk mengundurkan diri.
Sumber: RMOL