- MK menegaskan Certificate of Attendance hanya bukti kehadiran, bukan kelulusan
- Surat Penyetaraan No. 9149/D.D1/KS/2019 menyatakan pendidikan Gibran setara SMK, bukan ijazah formal
- Putusan menimbulkan pertanyaan tentang prosedur verifikasi dokumen pendidikan dalam pencalonan wakil presiden
WartaPurwakarta - Mahkamah Konstitusi menolak menganggap Certificate of Attendance sebagai bukti sah bahwa Gibran Rakabuming Raka menyelesaikan jenjang pendidikan luar negeri. Menurut pertimbangan hakim, dokumen tersebut hanya mencatat kehadiran dalam proses belajar, tanpa menyatakan pencapaian akademik tertentu. “Dokumen tersebut sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu,” tegas Hakim Konstitusi Arsul Sani.
Keputusan itu sekaligus menyoroti Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan. Surat tersebut mengkategorikan pendidikan Gibran setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), namun tidak sama dengan ijazah resmi yang menandakan kelulusan sekolah menengah atas. Perbedaan antara penyetaraan dan ijazah formal menjadi titik fokus dalam menilai kelengkapan persyaratan pencalonan.
Putusan MK membuka ruang bagi publik untuk menanyakan prosedur yang melibatkan dokumen-dokumen tersebut. Pertanyaan muncul mengenai tahapan verifikasi dokumen pendidikan asing, pihak yang memeriksa kelengkapan sebelum penyetaraan diterbitkan, serta cara KPU mengonfirmasi keabsahan dokumen dalam proses pencalonan wakil presiden. KPU menyatakan bahwa verifikasi didasarkan pada dokumen resmi yang diterima dari lembaga terkait.
Dengan demikian, perdebatan tidak lagi berpusat pada keberadaan ijazah semata, melainkan pada rangkaian administrasi yang menghubungkan sertifikat kehadiran, surat penyetaraan, dan persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Iklan
Iklan — In-Article Middle (728×90)
Sumber: Pojok Satu